Sekjen PDIP Gelar Jumpa Pers, Eko Suwanto Ungkap Cerita Dugaan Kecurangan Pemilu 2009

Situasi politik di Tanah Air tengah menghangat. Rivalitas antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat kembali mencuat.

Editor: ribut raharjo
Sekjen PDIP Gelar Jumpa Pers, Eko Suwanto Ungkap Cerita Dugaan Kecurangan Pemilu 2009
ist
Eko Suwanto

TRIBUNJOGJA.COM - Situasi politik di Tanah Air tengah menghangat. Rivalitas antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat kembali mencuat.

Ini bermula ketika pendiri Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudihoyono atau SBY mengaku telah mendengar adanya tanda-tanda Pemilu 2024 dilakukan secara tidak jujur.

Karena kabar itu, SBY pun mengaku harus turun gunung untuk menghadapi Pemilu mendatang.

"Para kader, mengapa saya harus turun gunung menghadapi Pemilihan Umum 2024 mendatang? Saya mendengar, mengetahui, bahwa ada tanda-tanda Pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil," kata SBY saat berpidato di acara Rapat Pimpinan Nasional Partai Demokrat, Kamis (15/9/2022).

Menanggapi kecurigaan SBY, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto pun angkat bicara. Dia mengatakan, kecurigaan akan adanya pemilu tidak jujur sebelumnya pernah terjadi di masa kepemimpinan Presiden SBY pada 2009.

"Mohon maaf Pak SBY tidak bijak, dalam catatan kualitas Pemilu, tahun 2009 justru menjadi puncak kecurangan yang terjadi dalam sejarah demokrasi," kata Hasto, Sabtu (17/9/2022).

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta, Eko Suwanto yang hadir dalam jumpa pers Hasto Kristianto itu ikut angkat bicara.

Dalam keterangan tertulisnya, Minggu (18/9/2022), Eko Suwanto pada Pemilu 2009 menjadi saksi atas dugaan kecurangan pada pemilu masa itu.

Dalam kesaksiannya, Eko Suwanto mengaku menemukan DPT fiktif. Bahkan di Ponorogo, selain DPT fiktif, mereka yang meninggal kemudian masuk ke dalam daftar pemilih.

Selain itu, sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu, pengurus ranting yang berhak mendapatkan DPS perbaikan, tapi faktanya KPU tidak memberikan daftar pemilih saat itu.

“Anak-anak di bawah umur juga masuk dalam daftar pemilih. Kemudian, selain orang meninggal, ada (data) ganda yang identik,” ungkap Eko.

Karena itu, dia menegaskan, DPT Pemilu 2009 itu tidak akurat dan benar sebagaimana adanya.

“Ini bisa kami buktikan. Bahwa laporan-laporan kami ke Panwaslu maupun ke Bawaslu pada masa itu juga banyak dan pada akhirnya di sidang Mahkamah Konstitusi pun saya juga diberi tugas menjadi saksi, salah satunya tentang daftar pemilu yang bermasalah ini,” jelas Eko.

Bahkan, menurutnya, DPR juga telah membentuk pansus saat itu. “Dan kesimpulannya benar, DPT-nya bermasalah,” kata Eko.

Bukan hanya DPT, di Ponorogo juga ditemukan TPS fiktif.

“Di Desa Tonatan di Kecamatan Ponorogo itu seharusnya ada 11 TPS. Tapi kemudian ada TPS ke-12 dengan jumlah pemilih 544 orang yang tercantum di dalamnya,” jelas Eko.

“Dan kemudian diakui oleh KPU bahwa TPS itu tidak ada. Dan berdasarkan kesepakatan itu, TPS-nya dicoret,”sambungnya.

Bahkan, menurut Eko, ini terjadi juga di Yogyakarta. “Solo juga kurang lebih sama,” pungkasnya. (rls)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved