Gus Hilmy Sebut Distribusi BBM Subsidi Tidak Tepat Sasaran

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah resmi mengalihkan subsidi untuk bahan bakar minyak (BBM) dan harganya menyesuaikan harga pasar. Pengalihannya diarahkan pada bantuan yang lebih tepat sasaran di bawah Kementerian Sosial melalui skema bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi upah pekerja.

Baca juga: Gus Hilmy Sebut Keraton Ngayogyakarta itu Representasi Islam-Jawa

Selain itu juga terdapat pengalihan dana transfer umum daerah untuk bantuan angkutan umum, ojek online, dan nelayan.

Menanggapi hal tersebut tersebut, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dr H Hilmy Muhammad MA menyoroti dan menyayangkan penggunaan BBM yang dikonsumsi masyarakat mampu. Menurutnya, hal itu justru menunjukkan kelemahan pemerintah sendiri dalam pendistribusikan BBM.

“Mestinya subsidi yang tidak tepat sasaran ini menjadi fokus paling utama daripada menaikkan harga BBM. Kalau begini, semuanya kena imbasnya. Ini namanya kesalahan sebagian orang ditimpakan akibatnya ke semua orang. Ini kurang tepat. Bagaimana distribusi dan pengawasannya selama ini? Jangan-jangan ini biarkan, karena setiap kali kenaikan BBM, alasan ini terus-menerus direpetisi,” kata anggota Komite I DPD RI tersebut melalui keterangan tertulis yang diterima Tribun Jogja, Senin (5/9/2022).

Untuk itu, pria yang akrab disapa Gus Hilmy tersebut, meminta pemerintah untuk memaksimalkan program Kementerian BUMN, berupa Pertashop. Untuk diketahui, program tersebut direncanakan sejak 2020 dengan target 10.000 unit.

Namun hingga 2022, baru tercapai sekitar 4.311 Pertashop. Dengan modal yang tak besar sebagaimana SPBU, Pertashop dipandang Gus Hilmy sebagai salah satu solusi peningkatan ekonomi masyarakat dan pemerataan distribusi BBM bersubsidi.

“Ini masalah yang sudah ada pemecahannya oleh Kementerian BUMN, sebenarnya. Namun, tidak dilakukan secara maksimal. Yang kami maksud adalah Pertashop, penjualan BBM dalam skala kecil atau mudahnya kita sebut pom mini. Di pom mini hanya menjual BBM yang bersubsidi, SPBU hanya yang nonsubsidi. Mobil-mobil tidak akan ngantre di pom mini karena ruangnya kecil. Perbanyak saja jumlahnya seperti jumlah SPBU-SPBU,” usul pria yang juga menjabat sebagai Katib Syuriah PBNU tersebut.

Selain itu, Gus Hilmy juga melihat upaya pendistribusian yang lebih tepat melalui aplikasi MyPertamina. Namun kembali disayangkan, aplikasi tersebut baru benar-benar diaktifkan setelah kenaikan BBM. Hal ini, menurutnya, menandakan bahwa banyak program yang belum dikoordinasikan secara matang.

“Di sisi lain, kalau pemerintah mengklaim bahwa aplikasi MyPertamina menjadi solusi agar pendistribusian BBM lebih tepat, semestinya ditunggu dulu hasilnya. Kalau berhasil ya diteruskan, kalau tidak berhasil, cari formula baru. Ini belum ada hasilnya, sudah dinaikkan. Ini menjadi pertanyaan kita, apakah tidak dikomunikasikan dan dikoordinasikan dengan baik?” ujar pria yang juga anggota MUI Pusat tersebut. (aka)