Berita Kota Magelang Hari Ini

Dishub Kota Magelang Tanggapi Soal Hasil Audiensi dengan Forkam Terkait Naiknya Harga BBM

Setelah dilakukan audiesi dengan Forum Komunikasi Awak Angkutan Magelang (Forkam), Dinas perhubungan (Dishub) Kota Magelang pun memberikan sikap

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Magelang 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, KOTA MAGELANG - Setelah dilakukan audiesi dengan Forum Komunikasi Awak Angkutan Magelang (Forkam), Dinas perhubungan (Dishub) Kota Magelang pun memberikan sikap terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kepala Dishub Kota Magelang, Candra Wijatmiko Adi mengatakan, ada dua opsi yang ditawarkan oleh pihak awak angkutan umum terkait kenaikan BBM

Adapun, opsi pertama terkait kenaikan tarif penumpang akibat anggaran yang membengkak. Serta, opsi kedua terkait bantuan imbas dari kenaikan BBM.

Baca juga: Fee Based Income BSI Capai Rp119 Miliar Hingga Juni 2022

"Alhamdullilahnya, dari audiensi tadi ternyata dari awak angkutan umum dengan Pemerintah Kota Magelang memiliki pemikiran yang sama. Jadi, langsung kami tanggapi karena sudah menyiapkan konsepnya. Untuk tarif angkutan karena 40 persen itu dikatakan dari biaya harga BBM, jad lewat dasar itu menyetujui membuat surat keputusan (SK) lewat Wali Kota untuk besaran tarif yang akan berlaku," ujarnya pada Senin (05/09/2022).

Ia menambahkan, pihaknya juga sudah menghitung tidak hanya secara teknis tetapi juga melihat daya beli masyarakat.

Didapatkan, dari kajian Dishub yakni mengusulkan biaya tarif penumpang menjadi sekitar Rp5 ribu-sekian, karena dilakukan pembulatan.

"Jadi, permintaan mereka (awak angkutan umum) naik  sudah pas. Ini (nilai tarif) akan kami haturkan ke Wali Kota untuk dijadikan SK, hari ini rencananya. Di audiensi, tadi kami juga melibatkan dari pandangan awak angkutan umum dan masyarakat, kira-kira segitu memberatkan atau tidak. Jadi, nanti akan kami padukan agar tidak ada yang saling memberatkan," ujarnya.

Sementara itu, untuk opsi kedua terkait bantuan kepada para awak angkutam umum.

Ia mengatakan, pihaknya sudah merencanakan skema yakni mengusulkan bantuan subsidi berupa biaya perbaikan, spare part, filter oli, dan BBM.

Baca juga: Wagub DIY Tekankan Dokter Harus Melek Teknologi untuk Tingkatkan Pelayanan

"Untuk bantuan ini, jadi mekanismenya nanti ditentukan dari BPKAD, kami hanya mengusulkan jumlahnya dan nilainya. Nanti dari situ BPKAD lah yang mengabulkan rekapan dari semua OPD yang mengajukan. Jadi bantuan subsidi ini untuk membantu operasional kendaraan bukan terhadap pribadi. Tadi, diusulkan untuk bensin disubsidi sebesar 40 liter untuk sebulan dan oli sebanyak 4 liter," ungkapnya.

Sementara itu, saat ditanya kapan kekuarnya SK soal tarif penumpang yang baru pasca kenaikan BBM. Ia menjawab segera dilakukan prosesnya.

"Kami usahakan dipercepat (turunnya SK), ini akan menjadi prioritas. Dari hasil audiensi ini, kami akan membuat nota dinas ke Pak Wali dan melampirkan draft untuk perhitungannya serta konsep SK-nya," urainya. (ndg)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved