Ketika Nuryadi Bicara Tentang Satu Dasawarsa Keistimewaan DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Nuryadi, Ketua DPD PDI Perjuangan DIY menjadi bagian dalam sejarah memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (UUK DIY).

Kini, UUK DIY sudah satu dasawarsa, dan menurut Nuryadi, banyak kemajuan yang telah dicapai dari pelaksanaan undang-undang tersebut, salah satunya adalah pemanfaatan Dana Keistimewaan.

Namun demikian, menurut Nuryadi yang juga Ketua DPRD DIY ini, capaian itu belum signifikan seperti yang diharapkan rakyat. Pemda DIY harus bekerja lebih keras lagi.

Menurut Nuryadi, partainya, PDI Perjuangan menganut apa yang diajakarkan Bung Karno yakni jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Itulah mengapa, bersama elemen masyarakat, gayung bersambut, ada sidang rakyat, perjuangan panjang dilakukan. PDI Perjuangan terus berkoordinasi dengan pimpinan di pusat.

Kini dengan lahirnya UUK DIY, di sana ada amanah menyejahterakan, maka ke depan dengan segala konsekuensi, UUK DIY ini harus menyejahterakan.

“Banyak yang terjebak keistimewaan itu Danais, tapi tidak pernah membahas bagaimana proses sebelummya. Coba kita lihat kembali ke proses itu, bagaimana proses UUK, bagaimana berjuang pada saat itu,” ungkap Nuryadi, Senin (29/8) kemarin.

“Dengan adanya Danais, kami bertanggung jawab agar menyejahterakan rakyat. Pesan dari pimpinan kami, saat kami memperjuangkan UUK itu, total kami percayakan kepada Kraton untuk bisa memimpin dan mengelola. Itu sebagai bagian dari kesejarahan, Kraton punya andil besar dalam perjuangan banga,” katanya.

Sebagai Ketua DPRD DIY, Nuryadi melihat setelah 10 tahun berjalan, masih banyak lubang, belum 100 persen bisa menyejaherakan.

“Tapi saya melihat Pemda sudah atur. Hanya ada beberapa kewenangan dan pertanggungjawaban itu tidak mudah, hati-hati itu penting, jangan sampai kebijakan pemerintah memunculkan dampak hukum,” pesannya.

Dikatakannya, 10 tahun itu bukan panjang, bukan pula pendek, tetapi ada keinginan bersama menyejahterakan rakyat.

“Beruntung DIY ini ada Danais. Karena kalau tidak, (kondisi) bisa lebih parah, karena pandemi Covid-19 2 tahun memukul, tidak hanya Jogja, tapi Indonesia, bahkan dunia,” katanya.

Dia pun berharap, ke depan ada perbaikan-perbaikan.
“Kita sudah istimewa, bukan berarti kita akan mengesampingkan kebijakan-kebijakan pusat untuk reguler, tapi kita masih bisa berjalan dengan peraturan istimewa. Apapun peraturan daerah itu kita konsultasikan ke pusat, sehingga semakin hari semakin berani membuat peraturan istimewa ini, tentu tanpa harus menyimpang dari pusat,” tandasnya.

Sebagai Ketua DPRD DIY, Nuryadi melihat sudah ada kemajuan dalam pemanfaatn Danais. Namun demikian dia melihat kemajuan itu belum signifikan.

Dia pun mengusulkan agar dusun-dusun juga mendapat perhatian, dan desa-desa diajari bagaimana cara pemanfaatan sekaligus pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut.

“Sebab semua harus hati-hati. Harus ada tim yang memberikan penjelasan kepada penerima dana tersebut, tanpa harus mengesampaikan institusi hukum yang ada, duduk satu meja,” katanya.

Kemudian untuk kegiatan seni dan budaya, Nuryadi melihat persentasinya masih tergolong kecil, sehingga perlu dipikirkan langkah selanjutnya, selain membantu dalam pementasan.

“Betul-betul ada geliatnya, muncullah sanggar seni budaya, harus ada stimulan, pentas dan evaluasi. Bisa koordinasi dengan pariwista, pada jam berapa, hari apa, sehingga kalau ada tamu asing bisa dijamu. Tetesan ekonomi bisa ke mana-mana,” ungkapnya,

Sudahkah menyejahterakan? “Ada kemajuan, ada kesejahteraan, tetapi belum seperti yang kita harapkan, artinya jumlah yang bisa disejahterakan masih timpang. Tapi yang jelas sudah cukup baiklah, termasuk fisik bisa kita lihat,” tandasnya. (rbt)