Iran Tutup Perbatasan Iran-Irak, Kuwait Minta Warganya Tinggalkan Irak

TRIBUNJOGJA.COM, TEHERAN – Pemerintah Iran membatalkan semua penerbangan menuju Baghdad, Irak. Teheran juga melarang warganya bepergian ke negara itu.

Koresponden Al Jazeera, Dorsa Jabbari dari Teheran melaporkan, pihak berwenang Iran juga menutup jalur penyeberangan perbatasan darat antara Irak-Iran.

“Mereka juga telah menutup semua penyeberangan perbatasan darat antara Irak dan Iran,” kata Jabbari dikutip Aljazeera.com, Selasa (30/8/2022).

Seorang juru bicara kementerian luar negeri Iran juga mengatakan pemerintah Iran percaya tidak ada kebuntuan politik yang tidak dapat diselesaikan oleh Irak sendiri.

Baca juga: Geger Politik Irak Renggut 14 Nyawa Warga, Buntut Moqtada Sadr  Mundur dari Politik

“Iran merekomendasikan agar Irak mencari solusi atas kesalahpahaman politik yang mereka alami berdasarkan konstitusinya,” kata pejabat Kemenlu Iran dikutip Jabbari dalam laporannya.

“Salah satu masalah utama yang menjadi inti perselisihan antara pendukung Muq al-Sadr dan pemerintah adalah konstitusi itu sendiri dan undang-undang yang telah ditetapkan tentang sistem pemerintahan,” imbuhnya.

Dari Baghdad, Kedutaan Kuwait di Irak mendesak warganya untuk meninggalkan negara itu secepatnya.

Kantor berita Reuters, mengutip kantor berita negara Kuwait (KUNA), mengatakan kedutaan juga telah meminta mereka yang ingin melakukan perjalanan ke Irak untuk menunda rencana mereka.

Perkembangan lain dari Baghdad, Mahmoud Abdelwahed dari Al Jazeera mengatakan situasi di Zona Hijau ibu kota Irak tetap sangat tegang.

“Tidak ada tanda-tanda de-eskalasi, setidaknya untuk saat ini. Sesekali kami mendengar suara tembakan, tidak jauh dari tempat saya berdiri sekarang,” katanya.

“Zona Hijau sekarang menjadi medan perang (untuk) faksi-faksi yang bersaing,” imbuhnya.

Seorang pengamat politik, Zaid al-Ali, menekankan negara Irak perlu berubah untuk bekerja demi kepentingan penduduk.

“Pertarungan yang sekarang terjadi di antara pihak-pihak yang berbeda ini bukanlah perjuangan yang akan mengarah pada segala jenis perbaikan bagi masyarakat umum,” kata al-Ali kepada Al Jazeera.

“Ini hanya perjuangan untuk kekuasaan dan kontrol dan akses ke sumber daya. Itu tidak ada hubungannya dengan ideologi atau reformasi,” imbuh pakar yang pernah jadi ahli di PBB ini.

Al-Ali menambahkan tidak ada yang menganggap serius penarikan al-Sadr dari politik.

Pemimpin Syiah Irak itu membuat pernyataan untuk mengarahkan dan membimbing para pengikutnya.

Korban Sipil Berjatuhan

Sekurangnya 14 orang tewas menyusul geger politik pascapengunduran ulama berpengaruh Moqtada Sadr. Korban tewas kemungkinan akan terus bertambah.

Puluhan pendukung ulama Syiah itu menerobos masuk ke zona hijau Baghdad pada Senin (29/8/2022), tak lama setelah Moqtada Sadr mengumumkan pengunduran dirinya dari politik.

Polisi menggunakan meriam air terhadap pengunjuk rasa yang masuk ke zona hijau tempat gedung pemerintah dan kedutaan asing berada.

“Saya memutuskan saya tidak akan ikut campur dalam urusan politik. Sekarang saya mengumumkan pensiun terakhir saya (dari politik) dan penutupan semua institusi (milik gerakan Sadr)," cuit ulama asal Sdr City di Irak selatan itu.

Perdana Menteri Irak yang juga Panglima Angkatan Bersenjata, Mustafa Al-Kadhimi, telah mengarahkan Dewan Menteri untuk menangguhkan sesi sampai pemberitahuan lebih lanjut di tengah protes yang dilakukan pendukung Sadr.

Selain menewaskan 14 orang, bentrok bersenjata melukai 300 orang. Bentrokan terjadi antara pendukung Sadr  dan kelompok bersenjata saingan politiknya di Baghdad dan beberapa provinsi lain. Laporan disampaikan stasiun televisi Al Arabiya.

Menurut saluran televisi, pertempuran sengit sedang berlangsung di Baghdad dan Basra antara brigade Saraya al-Salam (Pasukan Perdamaian) bawahan al-Sadr dan unit milisi Syiah al-Hashd al-Shaabi. Bentrokan melibatkan mortir dan senapan mesin berat.

Pemerintah Irak telah mengerahkan unit tentara di jalan-jalan Baghdad untuk memperkuat keamanan ketika kerusuhan oleh pendukung ulama Syiah berpengaruh Muqtada Sadr berlanjut.

Sebelumnya pada hari itu, para demonstran menyerbu Istana Republik di zona hijau Baghdad, beberapa jam setelah Sadr mengumumkan pengunduran dirinya yang terakhir dari politik dan penutupan semua kantor partai di tengah ancaman pemusnahan fisiknya.

Tentara tiba untuk memperkuat pasukan keamanan yang ada di kota itu. Pada saat yang sama, Perdana Menteri Irak Mustafa al-Kadhimi mengeluarkan dekrit yang melarang pasukan keamanan menembaki demonstran.

"Panglima Tertinggi Angkatan Bersenjata, Mr Mustafa Al-Kadhimi, mengarahkan menggunakan peluru tajam dan menembaki demonstran oleh elemen keamanan, militer, atau bersenjata apa pun sangat dilarang," kata kantor perdana menteri dalam sebuah pernyataan. .

Pernyataan itu menekankan pasukan keamanan bertanggung jawab untuk melindungi para demonstran dan setiap pelanggaran instruksi keamanan akan dikenakan pertanggungjawaban hukum.

Selain itu, pejabat tersebut memerintahkan untuk membuka penyelidikan mendesak atas peristiwa di zona hijau Baghdad untuk menemukan pelaku dan meminta pertanggungjawaban mereka sesuai dengan hukum.

Pasukan keamanan mengambil alih Istana Republik, di mana markas besar pemerintah berada setelah mereka dilaporkan menggunakan gas air mata dan meriam air terhadap pengunjuk rasa.

Kantor berita Shafaq melaporkan, mengutip sumbernya, pengikut Sadr menyerang kantor parlemen Irak dan pintu masuk ke kantor gubernur di Kegubernuran Karbala di selatan negara itu.

Sumber itu menambahkan para demonstran juga mendirikan tenda-tenda duduk di depan markas besar Kegubernuran Diyala di timur laut Baghdad.

Para pengunjuk rasa tidak akan mengakhiri protes mereka kecuali mereka menerima perintah langsung dari Komite Pusat di Baghdad.

Sementara itu, sebuah sumber yang dekat dengan Sadr mengatakan kepada kantor berita Shafaq ulama berpengaruh itu tetap tinggal di kediamannya di Kegubernuran Najaf di Irak selatan dan mengamati seksama peristiwa tersebut.

Selain itu, Sadr mengumumkan dimulainya mogok makan hingga berakhirnya kekerasan di Irak, menurut Hassan al-Athari, kepala blok Sadrist yang mengundurkan diri.

Menyusul kerusuhan ppolitik di Irak, pemerintah AS lewat Kedubes di Baghdad mengungkapkan keprihatinannya . Washington mendesak mereka untuk menahan diri dari kekerasan.

"Laporan kerusuhan di seluruh Irak hari ini mengkhawatirkan karena institusi Irak tidak diizinkan bekerja," kata kedutaan dalam sebuah pernyataan.

"AS prihatin atas meningkatnya ketegangan dan mendesak semua pihak untuk tetap damai dan menahan diri dari tindakan yang dapat mengarah pada spiral kekerasan," lanjut pernyataan itu.(Tribunjogja.com/Aljazeera/Sputniknews/xna)