Beredar Bocoran Harga BBM Terbaru di Medsos, Pertalite Jadi Rp 10 Ribu, Netizen: Mengkis-mengkis

Kemudian, nilai tukar dolar AS terhadap rupiah juga berada di angka Rp 14.700, lebih tinggi dari asumsi sebesar Rp 14.450.

Sejalan aktivitas ekonomi yang makin pulih dan mobilitas yang meningkat, kuota volume BBM bersubsidi yang dianggarkan dalam APBN 2022 diperkirakan akan habis pada Oktober 2022.

Jika harga BBM dan LPG tidak naik atau subsidi tidak dikurangi nilainya mencapai Rp 698 triliun, atau kurang Rp 195,6 triliun dari perkiraan awal.

"Apabila terus dibiarkan, anggaran subsidi dan kompensasi harus ditambah. Namun, masalahnya, siapa yang menikmati anggaran subsidi ini? Dari data yang ada, ternyata, BBM bersubsidi lebih banyak dinikmati oleh golongan masyarakat yang lebih mampu. Anggaran subsidi jadi salah sasaran dan tidak adil. Bukan mengurangi kemiskinan, tapi justru menciptakan kesenjangan," ungkap Sri Mulyani dalam laman Instagram @smindrawati, Jumat (28/8/2022).

Di sisi lain, dia berpandangan anggaran sebesar Rp 502,4 triliun untuk subsidi energi sebenarnya bisa dipakai untuk membiayai begitu banyak pembangunan yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas dan tepat sasaran.

"Untuk itu, kebijakan subdisi dan kompensasi akan disesuaikan agar APBN dapat memberikan lebih banyak manfaat bagi masyarakat," ujarnya.

Baca juga: Pakar UGM Tak Yakin Jokowi akan Naikkan Harga BBM Pertalite, Begini Alasannya

Adapun, pemerintah belum memberikan kepastian terkait dengan pengumuman kenaikan harga BBM, Solar dan Pertalite.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan hitung-hitungan terkait dengan pengembangan sistem melalui aplikasi, supaya penerima subsidi bisa lebih tepat sasaran.

Pasalnya, dia melihat penggunaan BBM seperti Pertalite dan Solar Subsidi masih dipakai untuk mobil-mobil mewah.

"Kalau subsidi bisa masuk ke orang, bisa tepat sasaran. Misalnya Pertalite, mobil-mobil mewah masih mengisi bahan bakar dengan Pertalite. Harusnya kan ndak seperti itu. Harusnya kaya solar yang berkaitan dengan truk untuk transportasi barang atau bus untuk transportasi orang mestinya seperti itu," ungkap Jokowi.

Presiden Jokowi mengungkapkan kendala yang dialami pemerintah.

Menurutnya, untuk menyasar subsidi ke orang yang berhak saat ini problemnya masih terdapat di data.

Alhasil, kementerian atau lembaga masih ragu-ragu mengambil tindakan dalam pemberian subsidi BBM tepat sasaran ke orang.

( Tribunjogja.com / Bunga Kartikasari )