Prancis Akhiri Misi Tempur di Mali, Bekas Koloninya di Afrika

TRIBUNJOGJA.COM, MALI – Prancis mengakhiri kehadirannya di Mali, bekas koloninya di Afrika, menyusul penarikan tentara terakhirnya dari negara itu, Senin (15/8/2022).

Penarikan itu sekaligus mengakhiri misi Prancis di Mali yang awalnya dimintai bantuan untuk memerangi aksi terorisme.

Setelah hampir 9 tahun beroperasi, pasukan Paris pada akhirnya tidak disukai karena campur tangannya yang mendalam oleh pemerintah Mali.

“Hari ini pukul 13.00 waktu Paris, kontingen terakhir pasukan Barkhane yang masih berada di wilayah Mali melintasi perbatasan antara Mali dan Niger,” bunyi pernyataan militer Prancis.

Baca juga: Pemimpin Al-Qaeda Afrika Utara, Abdelmalek Droukdel Tewas oleh Perancis dalam Sebuah Operasi di Mali

Baca juga: Kronologi Presiden Mali Mengundurkan Diri Setelah Disandera Tentara di Kamp Militer

Pernyataan itu merujuk Operasi Barkhane, nama sandi misinya di Mali. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengumumkan akhir operasi musim panas lalu.

Penarikan akan dimulai Februari 2022. Militer Prancis awalnya dikerahkan ke Mali pada 2013 atas permintaan pemerintah Mali saat itu.

Setelah mendorong pasukan Islam keluar dari bagian utara negara itu, militer meluncurkan Operasi Barkhane setahun kemudian, memperluas operasinya ke Burkina Faso, Chad, Mauritania, dan Niger, semua bekas koloni Prancis.

Namun, keberhasilan awal operasi tidak pernah diulang. Serangan jihadis di Mali meningkat sepanjang 2016 dan 2017.

Aksi terorisme menjadi lebih umum di seluruh wilayah Sahel di tahun-tahun berikutnya. Sentimen anti-Prancis meningkat di Mali.

Prancis menolak mengizinkan negosiasi antara penguasa Sahel dan pemberontak di tanah mereka hanya memperdalam keretakan antara pasukan Prancis dan tuan rumah Afrika mereka.

Dua kudeta militer di Mali pada 2020 dan 2021 menentukan nasib operasi Prancis. Kolonel Assimi Goita yang berkuasa memerintahkan Prancis untuk keluar pada 2021.

Di tengah kegagalan nyata pasukan Prancis untuk menindak jihadisme di Mali, Goita kemudian mengundang kelompok paramiliter swasta Rusia untuk membantu pasukannya dalam memerangi terorisme.

Dengan Prancis dan AS memberikan sanksi kepada Mali setelah kudeta, Goita beralih ke Rusia. Menteri Luar Negeri Abdoulaye Diop bertemu mitranya dari Rusia, Sergey Lavrov, di Moskow pada Mei.

Lavrov menyatakan mereka membahas pengiriman gandum, pupuk, dan produk minyak bumi ke Mali.

Pada bulan yang sama, Mali menarik diri dari perjanjian pertahanannya dengan Prancis, dengan alasan pelanggaran mencolok kedaulatannya oleh pasukan Prancis.

Terlepas dari penarikan dari Mali, Prancis tetap terlibat di Sahel, di Teluk Guinea dan wilayah Danau Chad.

Mitra Prancis di wilayah itu berkomitmen untuk menciptakan stabilitas dan memerangi terorisme.

Bulan lalu, Presiden Prancis Macron melakukan lawatan cepat kd negara-negara bekas koloninya di Afrika.

Pada lawatan itu, Macron menyebut Rusia mendukung penguasa-penguasa rezim tidak sah di Afrika.

Pernyataan Macron ini menimbulkan reaksi keras Moskow. Menlu Sergey Lavrov menyebut pernyataan Macron itu menghina negara-negara di benua itu.

“Jika saya ingat dengan benar, dia mengatakan bahwa dia prihatin dengan aktivitas militer dan diplomatik Rusia di Afrika dan dengan apa yang dia katakan bukan kerja sama, tetapi dukungan untuk rezim dan junta yang benar-benar gagal dan tidak sah,” kata Lavrov kepada wartawan selama perjalanannya ke Uzbekistan akhir bulan lalu.

“Jika kita melihat daftar negara yang kami kunjungi di Afrika, dan jika itu yang dia katakan, itu agak menghina negara-negara Afrika, yang, terlepas dari segalanya, terus secara konsisten mengembangkan hubungan dengan Federasi Rusia,” lanjut Lavrov.

Lavrov mengunjungi Mesir, Republik Demokratik Kongo, Uganda dan Ethiopia selama perjalanan empat hari ke benua itu sebelum tiba di Uzbekistan pada Kamis.

Macron berada di Afrika pada waktu yang hampir bersamaan, mengunjungi Kamerun, Benin dan Guinea-Bissau.

Berbicara di Kamerun, bekas jajahan Prancis, pada hari Selasa, Macron menyebut Rusia salah satu kekuatan kolonial kekaisaran terakhir.

Dia menuduh Moskow mendukung kekuatan politik yang melemah dan junta militer yang tidak memiliki legitimasi di Afrika.

Macron juga menyuarakan keprihatinan atas kehadiran kontraktor keamanan swasta Wagner yang terkait dengan Rusia di Mali dan Republik Afrika Tengah.

Kremlin membantah Wagner mewakili pemerintah Rusia. Lavrov mengatakan tahun lalu kontraktor swasta itu telah diundang otoritas Mali untuk membantu memerangi teroris.(Tribunjogja.com/RussiaToday/xna)