Gelar Sekolah Demokrasi, Pemkot Yogya Dorong Anak Muda Jadi Penyelenggara Pemilu 2024

TRIBUNJOGJA.COM - Pemkot Yogyakarta mendorong generasi muda di wilayahnya untuk ikut berperan aktif dalam Pemilu 2024 mendatang.

Tak hanya menyalurkan hak pilihnya, tetapi eksekutif juga berharap mereka ambil bagian sebagai penyelenggara pesta demokrasi.

Demi merealisasikan harapan besar itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta melangsungkan kegiatan Sekolah Demokrasi, pada 9-10 Agustus 2022.

Gelaran yang sudah memasuki angkatan keempat tersebut mengusung sebuah tema 'Jogja Cerdas Politik dan Demokrasi'.

Baca juga: KPU Kota Yogya Mantapkan Persiapan Jelang Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024

Adapun agenda Sekolah Demokrasi kali ini, dihadiri oleh 20 peserta berusia 20-40 tahun yang merupakan perwakilan dari Kemantren Mergangsan, Wirobarajan, Kraton, Umbulharjo, Danurejan, dan Pakualaman. 

Kepala Bakesbangpol Kota Yogyakarta , Budi Santosa, menuturkan, Sekolah Demokrasi sendiri digagas secara kolaboratif oleh jajarannya, bersama Bawaslu, KPU, hingga Kemantren.

Pemikiran kegiatan ini muncul karena kondisi eksisting pelaksanaan Pemilu pada 2019 lalu.

"Belajar dari pengalaman Pemilu 2019, dimana terdapat 700 penyelenggara yang meninggal, terutama petugas di tingkat KPPS, maka perlu dilakukan pemetaan terhadap permasalahan, sehingga tidak akan terjadi kembali di Pemilu 2024 nanti," tambahnya.

Dengan Pemilu dan Pilkada yang digelar pada tahun yang sama, cetusnya, lebih kurang diperlukan 16.000 orang yang akan bertugas sebagai penyelenggara, baik PPK, PPS, dan KPPS.

Alhasil, penggunaan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk penyelenggaraan Pemilu 2024.

Baca juga: Pendaftaran Calon Peserta Pemilu 2024 Dibuka, KPU Kota Yogyakarta Bersiap Lakukan Verifikasi

"Sehingga usia penyelenggara Pemilu direkomendasikan untuk diturunkan dari 20 tahun menjadi 17 tahun. Ini tidak lepas dari kompetensi generasi milenial yang diharapkan dapat menjadi penyelenggara Pemilu dan sudah akrab dengan teknologi informasi," katanya.

Sementara, dalam agenda Sekolah Demokrasi teranyar ini, ada empat materi yang diajarkan.

Meliputi, Partisipasi dan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak oleh KPU, Money Politics dan Politisasi Sara dalam Pemilu dan Pilkada Serentak oleh Bawaslu.

Kemudian, Partai Politik dan Pemilu di Indonesia yang disampaikan oleh Fisipol UMY, dan yang terakhir Cakap Digital, Strategi Deteksi Hoaks dan Narasi Positif di Media Sosial oleh Diskominfosan Kota Yogyakarta. ( Tribunjogja.com )