Eko Suwanto Apresiasi Gubernur DIY Sri Sultan HB X Bebastugaskan Kepsek Dan Guru Terkait

Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X membebastugaskan sementara kepala sekolah dan guru terkait dugaan pemaksaan seorang siswi untuk berhijab.

Editor: ribut raharjo
Istimewa
Ketua Komisi A DPRD DIY, Eko Suwanto 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X membebastugaskan sementara kepala sekolah dan guru terkait dugaan pemaksaan seorang siswi untuk berhijab.

Langkah ini dlakukan sambil menunggu tim bekerja untuk mengusut tuntas kasus tersebut.

Gayung bersambut, sanksi pembebastugasan sementara dari tugas dan jabatannya kepada Kepala Sekolah SMAN 1 Banguntapan dan 3 guru itu mendapat dukungan dari Komisi A DPRD DIY.

Ketua Komisi A, Eko Suwanto mengatakan, pelanggaran konstitusi yang diduga dilakukan guru dan kepala sekolah itu memang perlu sanksi tegas.

"Kita mendukung sikap tegas Pak Gubernur DIY Sultan HB X menonaktifkan kepala sekolah dan oknum guru SMAN 1 Banguntapan. Kita berharap ke depan ASN termasuk guru memahami betul konstitusi NKRI, makna kebhinnekaan dan keragaman di Indonesia. Meskipun telah ada pembebastugasan sementara, kita ajak masyarakat mengawal penyelesaikan masalah ini. Investigasi harus objektif dan sanksi tegas harus diberikan bagi siapapun yang melanggar disiplin pegawai dan konstitusi serta menentang nilai-nilai Keistimewaan DIY," kata Eko Suwanto, Ketua Komisi A DPRD DIY dari Fraksi PDI Perjuangan, Kamis (4/8/2022).

Dukungan juga diberikan untuk pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh guru di DIY dengan memberikan penguatan kepada kepala sekolah, guru dan menekan intoleransi di sekolah, maka Komisi A DPRD DIY merekomendasikan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY perlu bekerja sama dengan Badiklat DIY untuk dilakukan pelatihan Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

"Peristiwa ini semoga jadi yang terakhir di DIY. Momentum ini harus mendorong dilakukannya evaluasi menyeluruh sistem pendidikan DIY. Perda Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan penting dilaksanakan ke depan secara serius termasuk dilingkungan sekolah," kata Eko Suwanto.

Langkah penyelesaian dugaan pemaksaan penggunaan kerudung ini dalam rangka mengurangi kegaduhan di
masyarakat dan informasi yang tidak mendasar telah diputuskan oleh Pemda DIY.

Sri Sultan Hamengku Buwono X menyebutkan setelah dilakukan kajian mendalam, keputusan sanksi kepada kepala sekolah dan guru telah diberikan.

Kebijakan Pemda DIY, Kamis 4 Agustus 2022 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan. (rls)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved