Bupati Halim Ingatkan Pilurdes Harus Berjalan Sehat, Aman, Damai, dan Sejuk

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kabupaten Bantul bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) dengan tema Pencegahan Dini Munculnya Konflik Sosial di Kabupaten Bantul.

Kegiatan yang berlangsung di Guwosari Pajangan, Rabu (27/7/2022), ini diikuti Kepala Badan Kesbangpol, St Heru Wismantara MM, dengan menghadirkan narasumber Ketua FKDM Hanum Hanifah SH, Ipda Ericson Immanuel selaku Kanit Reskrim Polres Bantul dan Diasma Wulandaru dari STPMD “APMD” Yogyakarta.

Baca juga: Bupati Abdul Halim Minta Bamuskal Jalankan Semua Tahapan Pilurdes Serentak Kabupaten Bantul

Baca juga: Bupati Abdul Halim Ajak Masyarakat Bersama-sama Amankan Pilurdes di Bantul

Heru Wismantara mengatakan, mereka yang diundang FGD ini adalah Ketua Badan Musyawarah Kalurahan (Bamuskal) yang akan menggelar pemilihan lurah desa (pilurdes) serentak Bantul pada 25 September 2022.

“Kegiatan FKDM ini untuk menyamakan persepsi dan pandangan kaitan Pilurdes yang akan digelar sebentar lagi. Bagaimana agar pilurdes berjalan lancar dan menjadi sebuah pendidikan politik bagi masyarakat,” ucap Heru.

Antisipasi kerawanan tersebut juga sempat disinggung Bupati Bantul Abdul Halim Muslih, saat Pengarahan Umum Pemilihan Lurah Serentak Kabupaten Bantul 2022, beberapa waktu lalu.

Abdul Halim Muslih menyebut, Bamuskal adalah pihak yang bertanggung jawab sebagai pelaksana Pilurdes serentak. “Masyarakat menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam rangka menyukseskan pemilihan lurah secara sehat, aman, damai, sejuk, dan sukses,” kata Abdul Halim.

Oleh karena itu, Bupati Bantul berharap, masyarakat dapat memilih pemimpin di desa mereka dengan damai. "Ajang demokrasi pemilihan lurah bukan sekadar proses politik praktis yang jamak dengan menghalalkan segala cara dan meninggalkan kearifan luhur hanya untuk menghasilkan sosok lurah yang baru," tandas Halim.

"Untuk itu, kepada para perangkat kelurahan dan panitia agar bersikap netral. Juga organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, saya minta proaktif mengawal setiap tahapan pemilihan lurah, aturan teknis dan perkembangan pelaksanaannya," sambung Bupati Halim.

Diketahui, di Bantul bakal ada 21 kalurahan ditambah peserta dari kepala Jawatan Praja (Kasi Pemerintahan) kapanewon atau kecamatan yang wilayahnnya ada pemilihan lurah serentak. (ayu)