Berita Bantul Hari Ini
Disdikpora Bantul Berencana Regrouping Sekolah yang Kurang Siswa Selama 3 Tahun Berturut-turut
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul mencatat masih ada sekolah yang kekurangan siswa di tahun ajaran 2022/2023.
Penulis: Santo Ari | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL - Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Bantul mencatat masih ada sekolah yang kekurangan siswa di tahun ajaran 2022/2023.
Dengan kondisi ini Disdikpora berencana untuk regrouping atau menggabungkan sekolah yang kekurangan murid selama tiga tahun berturut-turut.
Kepala Disdikpora Bantul Isdarmoko mencatat tak ada sekolah dari jenjang SMP yang kekurangan siswa, namun untuk jenjang SD ada sekitar 64 SD di Bantul yang mengalami kekurangan murid pada Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2022 ini.
Baca juga: Tren Kasus Covid-19 Mengalami Kenaikan, Ini Imbauan Pemkab Magelang
"Saat PPDB kemarin, yang muridnya di bawah 13 anak ada 64 sekolah. yang di bawah 10 anak ada 20 sekolah. Seharusnya dalam satu rombongan belajar (rombel) ada 28 siswa," ujarnya, Kamis (21/7/2022).
Isdarmoko, mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya tengah menggodok kebijakan regrouping tersebut agar bisa diterapkan di Bantul. Namun pada dasarnya, sekolah yang menjadi target regrouping adalah sekolah yang kekurangan siswa selama tiga tahun berturut-turut.
"Untuk saat ini kebijakan itu (regrouping sekolah) masih dipersiapkan. Namun yang diprioritaskan adalah sekolah yang tiga tahun berturut-turut kekurangan murid, dan terkait hal itu kami sudah berkoordinasi dengan Sekda serta TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah)," terangnya.
Dalam kesempatan itu, dirinya juga menjelaskan bahwa kebijakan regrouping sekolah diambil sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas sekolah dan efisiensi pada sektor pendidikan.
Isdarmoko menilai, jika dalam satu sekolah terus mengalami kekurangan murid, maka sekolah tersebut akan sulit meningkatkan mutu. Terlebih bantuan operasional sekolah (BOS) juga ditentukan dari jumlah siswa di sekolah tersebut.
Disinggung tentang aset seperti gedung sekolah yang dilakukan regrouping, Isdarmoko menyebut bahwa tindak lanjutnya akan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun ia memastikan bahwa akan mencari solusi terbaik untuk guru dan siswa sekolah tersebut.
Sebelumnya, Ketua Komisi D DPRD Bantul, Suratman menyatakan pilihan regrouping sekolah yang kekurangan siswa merupakan kebijakan yang paling tepat.
"Saya sepakat dengan opsi Disdikpora Bantul untuk melakukan regrouping sekolah yang hanya mendapatkan siswa sedikit bahkan bisa dihitung dengan jari. Namun perlu sosialisasi jauh-jauh hari agar tidak terjadi gejolak," ujarnya.
Baca juga: DPRD Kulon Progo Melawat ke Kota Probolinggo, Optimalisasi Pembangunan Daerah Sektor Wisata Alam
Namun demikian perlu dilakukan sosialisasi kepada warga sekolah, orang tua siswa dan pihak masyarakat yang ada disekitar sekolah yang akan di-regrouping.
Pasalnya, sejumlah warga bahkan RT atau Dukuh yang berada di lingkungan sekolah terkadang menolak rencana regrouping tersebut.
Menurut mereka, sekolah tersebut merupakan aset dan kebanggan warga sekitar.
Ia juga menilai bahwa rencana regrouping ini bisa meningkatkan kualitas siswa dan guru saat mengajar karena guru bisa melakukan inovasi-inovasi dalam hal pembelajaran.
Terlebih jika tidak dilakukan upaya ini, sekolah yang kekurangan siswa akan sedikit mendapat bantuan BOS dan BOSDA.
"Secara logika dengan murid sedikit outputnya akan bagus karena belajar mengajarnya bisa maksimal dengan catatan siswa yang diajar memang cerdas namun jika tidak ya sama saja. Lebih baik diregrouping," pungkasnya.(nto)