Hiswana Migas DIY Pertanyakan Kesiapan Operator SPBU di Lapangan Soal Penggunaan MyPertamina

Operator itu gimana nanti untuk membedakan atau menolak seandainya ada orang yang ngeyel tetep mau beli Pertalite itu

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Santo Ari
Tampilan website subsiditepat.mypertamina.id yang digunakan untuk pendataan kendaraan 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas ( Hiswana Migas ) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyambut baik kebijakan pembelian Bahan Bakar Minyak ( BBM ) Subsidi melalui aplikasi MyPertamina .

Meski menanggapi dengan positif, namun pihaknya juga memberikan sejumlah hal yang patut menjadi perhatian para pemangku kebijakan, yakni mengenai kesiapan operator pelayanan.

"Kalau mengganggunya sih tidak. Cuma permasalahannya sekarang itu di tingkat bawah Operator itu gimana nanti untuk membedakan atau menolak seandainya ada orang yang ngeyel tetep mau beli Pertalite itu," kata Ketua Dewan Pertimbangan Hiswana Migas DIY Siswanto, Jumat (1/7/2022)

Baca juga: Fenomena Udara Dingin , Wisatawan Diimbau Waspadai Serangan Ubur-ubur di Pantai Selatan Bantul

"Masalahnya kan mesti banyak orang-orang yang sekarang ini yang pada ngeyel. Jadi itukan merepotkan Operator kan," sambungnya.

Disampaikannya, Hiswana Migas memahami maksud dan tujuan baik atas diberlakukannya kebijakan ini. 

Salah satunya untuk mengatur distribusi BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran.

Sebab tidak dipungkiri saat ini banyak masyarakat yang tergolong mampu justru ikut memanfaatkan Subsidi tersebut. 

Sehingga masyarakat yang lebih membutuhkan malah makin sulit mendapatkannya.

"Kan saat sekarang ini banyak orang-orang yang mobilnya bagus yang mestinya pakai Pertamax tapi kok menggunakan Pertalite. Nah dalam kaitan ini mungkin pemerintah mau menyaring pengguna kendaraan itu," tuturnya. 

Upaya penyaringan itu juga dipercaya akan dapat membantu mengurangi beban APBN. 

Terlebih setelah masyarakat beralih ke Pertalite menyusul kenaikan harga Pertamax.

Pasalnya, kata Siswanto, kenaikan penggunaan Pertalite cukup signifikan yakni mencapai 75 persen. 

Sehingga kebijakan ini diharapkan bisa meringankan hal tersebut.

"Ini yang dianggap pemerintah, Pertalite kok kenaikannya cukup tinggi. Sehingga kalau ini dibiarkan tentunya akan menambah dana Subsidi untuk Pertalite sehingga akan membebani APBN," terangnya. 

Baca juga: Dua ASN Pemkab Gunungkidul Resmi Diberhentikan Setelah Terbukti Melanggar Kode Etik

Siswanto meminta sosialisasi terkait MyPertamina ini dapat dilakukan lebih masif lagi. 

Sehingga seluruh lapisan masyarakat nantinya dapat memahami kebijakan baru tersebut.

"Sekarang yang terpenting adalah sosialisasi kepada masyarakat yang harus gencar. Agar masyarakat itu paham. Terus yang di desa-desa itu gimana. Itu harus diperhatikan," tutupnya. (hda)

Sumber: Tribun Jogja
Rekomendasi untuk Anda
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved