Sejumlah SD dan SMP di Kulon Progo Kekurangan Siswa, Regrouping Jadi Pertimbangan

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Sejumlah sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kabupaten Kulon Progo kekurangan siswa baru dari Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2022/2023.

Penyebabnya, jumlah lulusan lebih sedikit dari daya tampung sekolah. 

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulon Progo, Arif Prastowo, mengatakan kekurangan siswa terdapat di bangku kelas 1 SD dan SMP. 

Totalnya ada 115 SD yang tersebar di 12 kapanewon.

Di antaranya Kokap 21 SD, Samigaluh 17 SD, Pengasih 12 SD, Temon 11 SD, Galur 8 SD, Sentolo 8 SD, Girimulyo 8 SD, Kalibawang 8 SD, Panjatan 6 SD, Nanggulan 6 SD, Wates 5 SD dan Lendah 5 SD. 

Sementara, lanjutnya, ada 2 SD yang tidak mendapatkan peserta didik baru yaitu SDN Ngrojo Nanggulan dan SD Pangudi Luhur III Boro Kalibawang. 

"Di kedua SD itu kami akan kaji untuk kelanjutan pembelajaran di sekolah ini," kata Arif, Minggu (26/6/2022). 

Adapun kekurangan siswa di tingkat SMP ada 10 sekolah. Rinciannya Pengasih 1 SMP, Kokap 2 SMP, Girimulyo 4 SMP dan Samigaluh 3 SMP. 

Setiap tahunnya, kuota rombongan belajar di sekolah tersebut memang selalu tidak terpenuhi.

Dikarenakan jumlah siswa usia masuk SMP tidak sebanyak di wilayah perkotaan, seperti Wates, Sentolo dan lainnya. 

Meski tidak terpenuhi, ia menyebut kegiatan belajar mengajar di SMP tidak terganggu.

Sebab kekurangannya tidak terlalu banyak, berkisar 1-10 siswa.

"Sehingga tetap bisa dilakukan pembelajaran normal untuk yang SMP meskipun tidak terpenuhi di beberapa sekolah, terutama sekolah di wilayah terpencil," ucapnya.

Kendati demikian, Disdikpora Kulon Progo akan melakukan evaluasi baik dari sisi potensi jumlah kelulusan. Bahkan tidak menutup kemungkinan dilakukan regrouping. 

"Kalau memang ternyata lebih baik untuk digabung tentu opsi itu bisa menjadi pertimbangan kami. Tapi nanti akan kita lihat dari banyak sisi termasuk ketersediaan guru dan biaya operasionalnya," ujarnya. (*)