Bupati Purworejo Agus Bastian Ajak Petani Ikut Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)

Bupati Purworejo RH Agus Bastian SE MM kembali melanjutkan kegiatan Bupati Saba Desa (BSD) di wilayah Kecamatan Ngombol, Jumat (17/06/2022).

Penulis: Tribun Jogja | Editor: Kurniatul Hidayah
istimewa
Bupati Purworejo RH Agus Bastian SE MM kembali melanjutkan kegiatan Bupati Saba Desa (BSD) di wilayah Kecamatan Ngombol, Jum'at (17/06/2022). 

TRIBUNJOGJA.COM, PURWOREJO - Bupati Purworejo RH Agus Bastian SE MM kembali melanjutkan kegiatan Bupati Saba Desa (BSD) di wilayah Kecamatan Ngombol, Jumat (17/06/2022).

Bupati mengunjungi Desa Ringgit, Kaliwungu Kidul, Wasiat, Joso dan Desa Ngombol didampingi sejumlah Kepala Perangkat Daerah terkait.

Bupati juga menyampaikan bantuan BLT DD di beberapa titik lokasi yang ia datangi. Sedangkan untuk bantuan dari BAZNAS diserahkan secara simbolis Desa Wasiat. 

Baca juga: Tandai Sepuluh Tahun Bermusik, Korekayu Luncurkan Single Si Pejalan Kaki

Dalam kesempatan itu, para warga menyampaikan keluhannya secara langsung kepada Bupati Agus Bastian.

Mayoritas warga menyampaikan tanaman padi nya yang ambruk akibat cuaca buruk, sehingga tidak bisa di panen dan harus memulai tanam lagi.   

Menanggapi hal itu, Bupati pun kembali menghimbau agar para petani mendaftarkan diri sebagai peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) untuk mengantisipasi agar petani tidak terlalu merugi jika terjadi bencana.

"Pak mohon agar dilakukan penanganan sungai lereng yang berada di wilayah desa Kaliwungu Kidul. Ada 1 titik dimana karena erosi sehingga fungsinya sebagai sungai sudah berkurang bahkan menimbulkan bencana banjir," ungkap warga.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Agus Bastian langsung meninjau lokasi sungai yang dimaksud. Bupati pun meminta agar Dinas PUPR segera melakukan identifikasi dan kajian untuk selanjutnya berkoordinasi dengan pihak terkait agar dilakukan penanganan secara cepat dan tepat.

Baca juga: UPDATE Gunung Merapi 18 Juni 2022: Keluarkan 2 Kali Guguran Lava Pijar 1,5 Km ke Barat Daya

Sementara itu ada pula warga yang menanyakan tentang kurang akuratnya DTKS. Menurutnya, masih ada warga yang seharusnya layak menerima bantuan namun justru tidak menerima bantuan, begitupun sebaliknya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinsosdaldukkb menjelaskan bahwa hal tersebut masih dalam proses evaluasi dari pemerintah pusat. Dikatakan, bahwa semenjak adanya pandemi, semua instansi dari pusat memberikan berbagai bantuan.

"Pemberian bantuan itu lah yang menjadi salah satu faktor membengkaknya DTKS saat ini. Pada tahun 2019 terdapat 298.000 DTKS, 2 tahun kemudian pada 2021 jumlahnya membeludak menjadi 406.000," ungkapnya. (Rls)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved