Pemkab Gunungkidul Minta Peternak Sapi Melapor Jika Temukan Indikasi PMK
"Kami sampaikan agar masyarakat segera melapor jika menemukan indikasi PMK," kata Retno dihubungi pada Selasa (17/05/2022).
Penulis: Alexander Aprita | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Gunungkidul meminta para peternak sapi hingga kambing meningkatkan kewaspadaan.
Terutama terhadap potensi penularan Penyakit Mulut dan Kuku ( PMK ).
Kepala Bidang Kesehatan Hewan, DPKH Gunungkidul , Retno Widyastuti mengatakan sudah melakukan sosialisasi pada para peternak hingga pedagang hewan di seluruh wilayah.
Baca juga: Bupati Halim Serahkan Santunan Beasiswa di Acara Ketupat May Day
"Kami sampaikan agar masyarakat segera melapor jika menemukan indikasi PMK," kata Retno dihubungi pada Selasa (17/05/2022).
Menurutnya, petugas akan datang ke lokasi untuk mengecek langsung kondisi ternak yang dilaporkan. Meski demikian, diperlukan proses cukup panjang untuk memastikan apakah ternak terpapar PMK atau tidak.
Jika memang dicurigai PMK, Retno mengatakan petugas akan berkoordinasi dengan DPKH untuk mengambil sampel ternak. Sampel sendiri nantinya akan dibawa ke pusat untuk diperiksa lebih lanjut.
"Sampelnya nanti dibawa ke Balai Besar Penelitian Veteriner," ujarnya.
Adapun DPKH kini telah membentuk Tim Unit Reaksi Cepat (URC) untuk mengantisipasi PMK .
Jalur lalu lintas ternak di perbatasan wilayah pun jadi fokus pengawasan dan pemeriksaan ternak.
Retno mengatakan hanya hewan ternak dari luar yang dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) yang boleh masuk Gunungkidul .
Masyarakat kini juga diimbau untuk tidak membeli ternak dari luar daerah sementara waktu.
"Sejauh ini belum ditemukan indikasi PMK , dan kami harap tidak ada di Gunungkidul ," katanya.
Baca juga: Kurs Rupiah Terhadap Dollar AS di BCA, BRI, BNI, Mandiri Hingga CIMB Niaga Hari Ini
Bupati Gunungkidul Sunaryanta sebelumnya sudah menjamin pihaknya akan memberikan perhatian penuh pada potensi PMK . Apalagi saat ini temuan kasus mulai meluas.
Ia mengatakan sudah memanggil kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk membahas PMK ini. Ia meminta peningkatan kewaspadaan secara menyeluruh.
"Kami minta tetap ada monitoring untuk potensi PMK," kata Sunaryanta. (alx)