Jalan Panjang dan Tahapan Pembangunan Pabrik Pengolahan Sampah di TPST Piyungan

Nantinya pihak swasta dipersilakan untuk turut mengurusi sampah kiriman dari tiga kabupaten/kota antara lain Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Muhammad Fatoni
TRIBUNJOGJA.COM/ Santo Ari
ILUSTRASI Kondisi TPST Piyungan 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tengah bekerja keras untuk mengurai permalasahan sampah di Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Piyungan, Kabupaten Bantul.

Kerja keras yang dilakukan yakni dengan cara menyusun skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Nantinya pihak swasta dipersilakan untuk turut mengurusi sampah kiriman dari tiga kabupaten/kota antara lain Sleman, Bantul dan Kota Yogyakarta.

Bukan hanya mengurusi, pihak swasta dan pemerintah juga akan mengolah sampah di TPST Piyungan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai ekonomis.

Jalan menuju impian memiliki pabrik pengolahan sampah itu ternyata tidak mudah.

Warga DIY masih harus menunggu sekitar 2 tahun lamanya agar persoalan sampah ini benar-benar teratasi.

"Jangka panjang penanganan sampah, kami akan kerjasamakan lewat KPBU yang lokasinya nanti disekitar sana (TPST Piyungan)," kata Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Kadarmanta Baskara Aji.

Pemda DIY sudah menyiapkan lahan sekitar 6 hektar agar digunakan untuk pabrik pengolahan sampah.

"Nanti kami dirikan pabrik pengolahan sampah. Bukan hanya dibuang, tetapi diolah sehingga sampah menghasilkan produk dengan nilai jual," kata Aji.

Produk yang dimaksudkan bisa jadi batu bata berbahan dari olahan sampah, atau produk lainnya misal sampah kiriman masyarakat diolah menjadi energi terbarukan.

Di Denmark 54 persen sampah disana diolah menjadi energi listrik.

Pun demikian di wilayah tetangga, Jawa Tengah, tepatnya di TPA Jatibarang, Kota Semarang, yang rupanya sudah lebih dulu mengolah sampah menjadi energi listrik.

"Nanti tergantung proposal yang diajukan pelamar KPBU. Teknologi mereka apa nanti kami seleksi," ujarnya.

Proses KPBU itu dikatakan Aji sudah sampai di pemerintah pusat.

Sekarang masih digodok bersama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Badan Pembangunan Nasional (Bapenas).

"Sudah ada beberapa penawar. Kami lakukan seleksi. Itu di Bapenas, Kemenkeu dan di Badan Pembiayaan Pembangunan," ucap Aji.

Pemerintah DIY mentargetkan 2024 seluruh proses itu akan berakhir sehingga pabrik pengolahan sampah dapat dioperasionalkan. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved