Sri Lanka Dilanda Krisis Parah: Devisa Ludes, Gagal Bayar Utang, Menteri Resign, Negara Bangkrut

TRIBUNJOGJA.COM - Sri Lanka dilanda krisis ekonomi terparah pertama kalinya sejak tahun 1948 atau sejak merdeka. Krisis ini bersifat multidimensi dengan tumpukan permasalahan yang kompleks. Dari mulai devisa negara yang habis, gagal membayar utang luar negeri, menghadapi resign massal menteri, dikepung demo, hingga dihantam pandemi covid-19.

Meski krisis diakibatkan oleh proses panjang, namun bibit-bibit krisis kian mengemuka ketika pada akhir Maret 2022 lalu, ratusan pendemo menyerbu rumah Presiden Gotabaya Rajapaksa dan menuntut pengunduran dirinya.

Sri Lanka kemudian mengumumkan keadaan darurat nasional lantaran negara menyatakan bangkrut.

Pada awal April 2022 Sri Lanka juga mengumumkan bahwa negara gagal membayar utang luar negeri senilai Rp 732 triliun.

Sementara itu masyarakat harus menghadapi situasi sulit berupa kekurangan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok lainnya.

Krisis Sri Lanka menimbulkan kesengsaraan yang meluas, kondisi terburuk sejak kemerdekaan dari Inggris pada 1948.

Negara Asia Selatan tersebut sempat bangkit dari perang saudara mematikan pada 2009, lalu dilanda sederet pemboman tahun 2019 kemudian dihantam keras pandemi Covid-19 yang melumpuhkan sektor pariwisata vitalnya.

Dikutip dari kantor berita AFP, berikut adalah kronologi krisis Sri Lanka

31 Maret 2022 : Rumah presiden digeruduk massa

Ratusan pengunjuk rasa yang dikerahkan oleh aktivis media sosial tidak dikenal mencoba menyerbu rumah Presiden Gotabaya Rajapaksa dan menuntut pengunduran dirinya. Polisi menembakkan gas air mata dan meriam air.

Setidaknya satu orang terluka parah. Ibu kota Colombo selanjutnya menerapkan jam malam.

1 Apri 2022 : Sri Lanka darurat nasional

Saat protes menyebar, Rajapaksa mengumumkan keadaan darurat dan memberikan kekuatan besar kepada pasukan keamanan untuk menangkap serta menahan para tersangka.

2 Apri 2022 l: Pengerahan tentara

Sri Lanka pada 2 April mengumumkan jam malam nasional selama 36 jam dan mengerahkan tentara.

Jam malam mulai berlaku pada sore hari dan akan dicabut pada pagi hari tanggal 4 April, kata polisi.

Periode itu mencakup demo anti-pemerintah yang sudah direncanakan.

3 April 2022 : Kabinet mengundurkan diri

Pemerintah Sri Lanka secara singkat memblokade akses ke media sosial, tetapi larangan itu dicabut menyusul keputusan Dewan Hak Asasi Manusia negara itu.