Berita Kota Magelang Hari Ini

Susun RKPD 2023, Pemkot Magelang Fokuskan pada Pengembangan Daya Saing Daerah

Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang 2023. Pemerintah Kota (Pemkot) Magepang akan memfokuskan pada

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
Berita Kota Magelang 

Laporan Reporter Tribun Jogja  Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, KOTA MAGELANG - Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Magelang 2023. Pemerintah Kota (Pemkot) Magepang akan memfokuskan pada pengembangan daya saing daerah.

Wali Kota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz menjelaskan, RKPD 2023 merupakan salah satu tahap dalam mencapai target sesuai RPJMD 2001-2026, dengan tema Terhubung dan Tersambung untuk Maju Sehat dan Bahagia.

Arah kebijakan tahun 2023 adalah pengembangan daya saing daerah didukung masyarakat yang berdaya.

Baca juga: Striker Persipura Yevhen Bokhashvili di Bursa Transfer Liga 1, PSS Sleman Dirumorkan Berminat

"Ini mengandung maksud bahwa 2023 segala arah fokus pembangunan adalah untuk pengembangan daya saing daerah dengan kontribusi dukungan dari masyarakat yang memiliki daya saing tinggi,” katanya dalam keterengan resmi, Senin (04/04/2022).

Dikatakannya, supaya pembangunan Kota Magelang 2023 lebih terarah dalam pencapaian tujuan maka akan memfokuskan pada prioritas kebijakan seperti percepatan penanggulangan kemiskinan, penguatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pemerintahan, perluasan akses dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, peningkatan ketahanan daerah dan sosial budaya masyarakat.

Kemudian, penguatan ekonomi lokal dengan mempertimbangkan aspek keberlanjutan, pengembangan kawasan strategis, pengembangan integrasi sistem informasi, pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan pengembangan inovasi.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Magelang, Susilowati menyebutkan pada 2022 sudah menyusun APBD dan kemampuan keuangan terdiri dari pendapatan sebanyak Rp819 miliar.

Namun pada 2023 diprediksi ada sedikit penurunan karena pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat tidak bisa dihitung semua.

Susilowati menyebutkan, prediksi tahun depan yang bisa dinaikkan dari pendapatan asli daerah atau PAD sebesar Rp 127,66 miliar. Kenaikannya diambil dari pajak daerah dari Rp 36 miliar jadi Rp 42 miliar. Retribusi daerah yang diampu beberapa OPD dinaikkan dari Rp5,3 miliar menjadi Rp5,9 miliar.

"Pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan, diprediksi ada kenaikan dari Rp 7 miliar naik menjadi Rp 8,9 miliar. Pendapatan lain-lain PAD yang sah, BLUD, naik dari Rp171 miliar dinaikkan menjadi Rp223 miliar,” terangnya.

Adapun belanja daerah diefisiensikan semula Rp897 miliar diprediksi menjadi Rp794 miliar. Belanja itu terdiri belanja operasional, belanja modal, dan belanja tak terduga.

Baca juga: Selama Ramadan, Pemkab Klaten Targetkan Vaksin Booster Capai 30 Persen

"Jadi ada defisit anggaran sebesar Rp 39,7 miliar. Perhitungan ini belum menghitung dari Dana Alokasi Khusus (DAK), bantuan provinsi dan Dana Insentif Daerah (DID). Kemudian Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan DBH Hasil Cukai Tembakau. Anggaran kemampuan keuangan ini juga harus memperhatikan azas keadilan dan keselarasan," ujarnya.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Magelang, Handini Rahayu mengatakan ada keterbatasan anggaran Pemkot Magelang, sehingga untuk merumuskan perencanaan pembangunan daerah harus disesuaikan dengan usulan masyarakat, tema, maupun arah kebijakan.

”Usulan harus mendasari pada kepentingan publik, maka dari itu kita menghadirkan seluruh komponen masyarakat yang memiliki kemampuan untuk bersama-sama membawa rencana pembangunan kita wujudkan di tahun 2023,” pungkasnya. (ndg)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved