Trial Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bakal Jadi Tontonan Kepala Negara G20, Luhut Ungkap Progresnya

PT PSBI kemudian mengenggam 60 persen saham di PT KCIC. Sementara konsorsium China diwakili oleh konsorsium perusahaan perkeretaapian melalui Beijing Yawan HSR Co.Ltd yang menguasai 40 persen saham PT KCIC.

Presiden Jokowi, sebagaimana diketahui, telah memutuskan menggunakan dana APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp 4,3 triliun. PMN dikucurkan untuk menutupi kekurangan setoran modal konsorsium BUMN (base equity).

PMN dari APBN dikucurkan setelah Presiden Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 93 Tahun 2021. Regulasi itu sekaligus merevisi Perpres 107 Tahun 2015 yang sebelumnya secara tegas melarang duit APBN digunakan untuk proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Walau konsorsium BUMN Indonesia mendapatkan dana ABPN dari pemerintah, PT KCIC menyatakan bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung tetap murni proyek bisnis.

"PMN melalui PT KAI dilakukan untuk memenuhi kewajiban setoran modal dasar dikarenakan BUMN sponsor Indonesia tidak bisa melakukan setoran modal akibat tersampak dari pandemi Covid-19," kata Coporate Secretary PT KCIC Rahadian Ratry.

Menurut Rahadian Ratry, dana dari APBN tersebut dipakai sebagai base equity, dalam hal ini PT KAI, sehingga proyek ini masih dijalankan dengan skema bisnis murni.

"Dengan demikian, pelaksanaan proyek ini sebetulnya masih berjalan dengan skema B to B antara konsosium BUMN Indonesia yakni PSBI dengan konsosium BUMN China yaitu Beijing Yawan.

Artikel tayang di https://money.kompas.com/read/2022/04/02/212427126/jokowi-mau-pamer-kereta-cepat-jakarta-bandung-ke-kepala-negara-g20?page=all#page2