Berita DI Yogyakarta Hari Ini

KPAID Yogyakarta : Sebanyak 83 Persen Korban Kekerasan di DIY Adalah Perempuan

Presentase itu dihitung dari jumlah total kekerasan di DIY 2021 sebesar 1251 kasus.

Penulis: Miftahul Huda | Editor: Gaya Lufityanti
DOK. Independent UK
Ilustrasi kekerasan 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta mengklaim korban kekerasan di DIY pada 2021 paling banyak menimpa pada perempuan yakni sebesar 83 persen. 

Sedangkan korban kekerasan yang menimpa laki-laki berdasarkan data miliknya sebesar 17 persen.

Presentase itu dihitung dari jumlah total kekerasan di DIY 2021 sebesar 1251 kasus.

Dari kasus tersebut, menurut KPAID penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak itu beragam di antaranya pola asuh orang tua, kurang perhatian, dan minim pengawasan terhadap anak.

Baca juga: Ganjar Minta Masyarakat Jangan Takut Lapor Jika Mengalami Kekerasan Seksual

Selain itu, banyak pula yang melaporkan penyebab kekerasan lantaran pelaku merupakan pehobi pornografi.

Melihat kondisi itu, Ketua KPAID Kota Yogyakarta Sylvi Dewajani berharap payung hukum berupa Perda No 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak supaya ditinjau kembali.

"Harapannya payung hukum ini bisa dipertimbangkan. Posisi hak ini mestinya akan jadi standing legal dan standing kebijakan yang dilakukan pemerintah," katanya, Jumat (18/3/2022).

Sylvi menjelaskan, soal konvensi hak anak pada intinya memiliki prinsip non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hidup-tumbuh-berkembang, dan partisipasi anak.

Menurutnya hal yang paling sulit diwujudkan dalam tata ruang kota ada pada kluster V yang memuat perlindungan khusus anak dalam Perda tersebut.

Sejauh ini ia melihat sudah banyak ruang kreativitas untuk anak, namun masih sedikit ruang kreativitas untuk remaja.

“Mungkin satu kemantren bisa membuat suatu aktivitas remaja. Anak-anak sudah banyak tapi remaja tidak. Keterlibatan anak alam kejahatan jalanan ini adalah anak yang tidak banyak menggunakan waktu luangnya,” terangnya.

Baca juga: Polisi Menduga Jasad Perempuan di Sungai Bolong Magelang Alami Tindak Kekerasan

Ia menegaskan bahwa salah satu upaya untuk menghilangkan kegiatan pragmatis yakni dengan kegiatan budaya, seni, dan olahraga. 

Ruang gerak tersebut menurutnya masih sangat minim. 

Hak anak sendiri secara umum meliputi agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan pengasuhan alternati juga belum sepenuhnya tersalurkan.

“Ruang gerak ini belum (maksimal). Ini yang perlu kita wadahi bersama. Untuk menyediakan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya,” ungkap Sylvy.

Menurut Sylvy upaya perlindungan anak tidak hanya terpaku pada DP3AP2 saja, namun walikota dapat melakukan tugas pengawasan dan monitoring lintas OPD dan instansi terkait lainnya.

“Pilar penting dalam perlindungan anak ini tentu membutuhkan peran serta banyak pihak, seperti media, pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ini adalah 4 pilar pembangunan anak,” pungkasnya. ( Tribunjogja.com )

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved