Polres Magelang Kota Canangkan Pembangunan Zona Integritas WBK 2022

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM,  KOTA MAGELANG - Polres Magelang Kota mencanangkan pembangunan Zona Integritas dari Wilayah Bebas dari Korupsi ( WBK ) menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani ( WBBM ) tahun 2022.

Zona Integritas di lingkungan Polri adalah predikat yang diberikan kepada Polri yang mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui Reformasi Birokrasi.

“Pencanangan ini dilakukan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat dan mencegah terjadinya korupsi,” ujar Kapolres Magelang Kota , AKBP Yolanda E. Sebayang dalam keterangan resminya yang diterima Tribunjogja.com , pada Rabu (09/03/2022).

Baca juga: Puluhan Unit Kerja Raih WBK/WBBM, Polri: Wujud Nyata Birokrasi Bersih dan Melayani 

Ia menambahkan, kegiatan ini sebagai bentuk komitmen seluruh elemen Polres Magelang Kota dalam mewujudkan serta menjaga birokrasi yang bersih di lingkungan Polres Magelang Kota .

“Pencanangan ini dirasa sangat penting, supaya bisa memperkokoh integritas yang sudah berjalan selama ini, namun diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap Polri,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Walikota Magelang , Drs. KH. Mansyur Siroj, menyampaikan penghargaan atas pencapaian Polres Magelang Kota sehingga dapat melanjutkan langkah WBK menuju tercapainya WBBM .

"Dalam mewujudkan keberhasilan reformasi birokrasi dengan sasaran yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintahan yang bebas KKN," terangnya.

Baca juga: Berdedikasi Tinggi, 17 Personel Polres Magelang Kota Dapatkan Penghargaan

Maka dari itu, lanjut Mansyur, pencanangan pembangunan zona integritas WBK menuju WBBM Polres Magelang Kota mutlak memerlukan komitmen semua pihak.

Sehingga program reformasi birokrasi di lingkungan Polres Magelang Kota dapat berjalan dengan baik.

Jajaran birokrasi adalah pelaksanaan administrasi pemerintah yang memiliki wewenang dalam mengelolah aset publik, memberikan layanan publik, dan menentukan kebijakan kekuasaan yang demikian begitu besar memerlukan kontrol untuk mencegah penyalagunaan wewenang dan pedoman untuk terciptanya Good Governance.

"Upaya ini juga dapat menjadi motivasi dan menginovasi bagi instansi vertikal dan perangkat daerah di lingkungan Pemkot Magelang dalam meraih tujuan reformasi birokrasi," tutup Mansyur. ( Tribunjogja.com )