Perang Sekutu Ukraina Lawan Rusia Lewat Postingan Video di Media Sosial

Tribunjogja.com Rusia - Operasi militer Rusia di Ukraina disertai dengan video, tweet, dan posting media sosial.

Postingan itu disebut bertentangan dengan kenyataan di lapangan sebagai bentuk disinformasi ke luar wilayah konflik.

Wakil duta besar Rusia untuk PBB Dmitry Polyanskiy menyebut para pejabat AS melakukan kebohongan besar saat mengabarkan tentang operasi militer Rusia di Ukraina.

Contohnya menurut Dmitry Polyanskiy adalah Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman dan juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price memposting cuplikan video viral yang diklaim komunikasi antara seorang tentara Rusia dan ibunya.

“Mama, ini sangat sulit.’ Itu adalah pesan terakhir yang diterima ibu Rusia ini dari putranya sebelum dia terbunuh dalam pertempuran di Ukraina.

"Presiden Putin mempertaruhkan nyawa orang Rusia. #StopTheLies,” tulis Price dalam tweet yang menyertai video tersebut.

"Bergerak, tapi benar-benar palsu." Dmitry Polyanskiy menjawab dilansir dari sputniknews

“Tentara tidak menggunakan telepon, terutama dengan akses internet, selama aksi pertempuran. Mereka juga tidak membawa paspor seperti pada prajurit Rusia yang diduga dibunuh atau ditangkap,” tulis diplomat itu.

Tak hanya itu sekutu barat dan termasuk Google, Microsoft, Facebook dan Twitter juga menyensor secara ketat media berbahasa asing Rusia atas konflik di Ukraina, memblokir situs web, menutup halaman media sosial, dan menghentikan siaran radio dan televisi.

Moskow menganggap tindakan perusahaan IT AS menyensor media Rusia sebagai "tidak dapat diterima," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri.

Tindakan perusahaan-perusahaan ini tidak hanya berfungsi sebagai media untuk menyebarkan disinformasi, tetapi juga melihat mereka berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan tersebut, menurut pejabat tersebut.

Sputnik, RT, dan sumber media Rusia lainnya, termasuk yang melayani audiens domestik dan asing, mendapat serangan yang meningkat dari pemerintah Barat, raksasa TI dan media sosial dalam beberapa hari terakhir, dengan sensor membuat situs web offline, memaksa siaran televisi dan radio ditutup dan memblokir saluran dan akun di YouTube, Facebook, Twitter, dan di tempat lain.

Iran Buka Suara

Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, mengatakan Ukraina menjadi korban kebijakan Amerika yang bertujuan menciptakan krisis di seluruh dunia.

Khamenei menyebut pengaruh Washington sebagai salah satu “akar penyebab” konflik militer saat ini di Ukraina.

Pada serangkaian pernyataan yang diterbitkan pada hari Selasa baik oleh media Iran dan di halaman Twitter pemimpin tertinggi, Khamenei mengatakan AS menyeret Ukraina ke tempatnya sekarang.

Di antara tindakan Washington yang menurutnya menyebabkan konfrontasi militer dengan Rusia adalah dugaan campur tangan Amerika dalam urusan dalam negeri negara Eropa Timur itu.

Bentuknya berupa menciptakan revolusi an menggulingkan satu pemerintah dan menempatkan yang lain berkuasa.

Namun bagaimana pun Ayatollah Khamenei menyatakan Iran mendukung diakhirinya perang di Ukraina.

Pemimpin tertinggi Iran itu mengatakan peristiwa dramatis terbaru di Ukraina harus menjadi pelajaran penting bagi negara lain.

Salah satu dari dua kesimpulan utama yang dapat ditarik menurut Khamenei adalah bahwa dukungan Amerika dan Eropa untuk negara lain hanyalah fatamorgana dan tidak nyata.

Ulama itu kemudian menyamakan "Ukraina hari ini" dengan "Afghanistan kemarin," di mana kedua negara "dibiarkan sendirian" oleh pemerintah AS dan Barat.

Pelajaran penting lainnya yang menurut Khamenei dapat dipelajari dari krisis Ukraina adalah bahwa rakyat adalah dukungan terpenting pemerintah.

Dia melanjutkan dengan mengklaim bahwa "rakyat Ukraina" tidak benar-benar menyetujui pemerintah.

Menurut pemimpin tertinggi Iran, jika pemerintah Ukraina menikmati dukungan rakyat, itu tidak akan menemukan dirinya dalam situasi saat ini.

Selama bertahun-tahun sekarang, Iran telah mendekam di bawah sanksi besar yang dijatuhkan oleh AS dan sekutu Baratnya, sebagian besar karena program nuklirnya.

Rusia kini juga menjadi sasaran serangkaian sanksi yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh AS, UE, Kanada, dan beberapa sekutu di Asia. ( Tribunjogja.com )