Komitmen Tingkatkan Pelayanan, Pemkot Magelang Buka Mal Pelayanan Publik

Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz saat memperkenalkan (soft launching) Mal Pelayanan Publik (MPP)

ist
Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz saat memperkenalkan (soft launching) Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Gedung Kyai Spanjang Jalan Kartini Kota Magelang, Kamis (24/2/2022). 

TRIBUNJOGJA.COM, KOTA MAGELANG - Pemerintah Kota Magelang memperkenalkan (soft launching) Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di Gedung Kyai Spanjang Jalan Kartini Kota Magelang, Kamis (24/2/2022).

Soft launching dihadiri Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz, Wakil Wali Kota Magelang; M. Mansyur, Sekda Kota Magelang; Joko Budiyono, Pejabat Forpimda Kota Magelang dan sejumlah kepala OPD/BUMD Kota Magelang.

Wali Kota Magelang dr. Muchamad Nur Aziz menjelaskan, Pemkot Magelang bersyukur bisa mewujudkan MPP dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

"Pemkot Magelang bisa mewujudkan MPP, kita betul-betul ingin meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sehigga masyarakat bisa cepat mengurus perizinan-perizinan dan sebagainya," jelas dokter Aziz.

Menurutnya, MPP memiliki konsep one stop servis, dimana dalam satu tempat bisa melayani berbagai kebutuhan masyarakat. Sejauh ini, belum ada kendala berarti dalam pembangunan MPP ini. Namun tidak dipungkiri, ke depan dibutuhan monitoring dan evaluasi.

Pihaknya berharap, masyarakat yang datang ke MPP untuk mengurus suatu keperluan bisa segera beres. Petugas MPP akan melayani masyarakat secara paripurna.

"Orang datang ke sini minimal harus sudah ada kepastian kapan izin atau urusan selesai. Kita bisa melayani online maupun offline. Kalau sekarang 4,5 hari keperluan selesai, diharapkan tahun mendatang bisa setengah hari saja sudah selesai," paparnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Magelang, Muchamad Abdul Azis menerangkan, MPP mengintegrasikan berbagai layanan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah kota, perangkat daerah provinsi, kementerian/lembaga, BUMN/BUMD dan unit layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau satu gedung yang sama.

"Ini memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan," ujarnya.

Kemudian, memudahkan koordinasi antar instansi yang memberikan pelayanan di MPP serta meningkatkan daya saing global dan memberikan kemudahan berusaha di daerah.

Halaman
12
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved