Alokasi BTT Pemkab Gunungkidul di 2022 Naik Rp 5 Miliar

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Alokasi Belanja Tak Terduga (BTT) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul mengalami kenaikan untuk 2022 ini.

Kenaikan dilakukan salah satunya untuk penanganan Covid-19.

Kepala Badang Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Sri Suhartanta menyampaikan ada kenaikan sekitar Rp 5 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.

Baca juga: Sebanyak 2 RT Masuk Zona Merah, Satgas Covid-19 di Pengasih Kulon Progo Terapkan Micro Lockdown

"Alokasi BTT tahun ini sebesar Rp 48 miliar, sedangkan tahun lalu Rp 43 miliar," kata Sri pada wartawan, Senin (28/02/2022).

Menurutnya, BTT akan lebih banyak sebagai cadangan pembiayaan untuk penanganan dan penanggulangan Covid-19.

Kebijakan itu sesuai dengan nomenklatur BTT sendiri, yaitu untuk membiayai kebutuhan tak terduga.

Namun, Sri mengatakan BTT bisa pula dialokasikan untuk kegiatan lain.

Asalkan dengan syarat kegiatan tersebut sifatnya memang mendesak dan darurat.

"Misalnya untuk penanganan dampak bencana angin kencang di Semanu kemarin," ujarnya.

Sri mengatakan BTT akan dimanfaatkan untuk pemulihan kerusakan yang timbul dari bencana tersebut.

Adapun Bupati Gunungkidul Sunaryanta sebelumnya juga sudah menetapkan status tanggap darurat untuk kejadian ini.

Baca juga: Pemkab Bantul Siapkan 792 Atlet dan Official untuk PORDA ke-16

Terpisah, Sekretaris Daerah Gunungkidul Drajad Ruswandono mengatakan kenaikan alokasi BTT dilakukan sejak pandemi menerpa. Adapun sebelumnya, alokasi BTT Pemkab Gunungkidul hanya mencapai Rp 2 miliar.

"Memang peningkatan tersebut dilakukan agar ada dana cadangan untuk penanganan Covid-19," jelas Drajad.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Heri Nugroho mendesak agar bupati segera menetapkan status tanggap darurat pada Semanu. Sebab dengan cara tersebut, pemulihannya bisa dilakukan cepat.

Meski demikian, ia menilai identifikasi kerusakan perlu dilakukan agar pemanfaatan BTT sesuai. Identifikasi terutama dilakukan pada kerusakan infrastruktur yang timbul.

"Skemanya nanti bisa dengan bantuan pembangunan kembali atau berupa kompensasi uang," ujar Heri. (alx)