Soal Tuntutan Pendorong Gerobak PKL Malioboro, Begini Respon Pemda DIY

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Puluhan pendorong gerobak yang menggantungkan hidupnya dari pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro menggelar aksi demonstrasi di Kantor Gubernur DIY atau Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Senin (31/1/2022).

Aksi unjuk rasa tersebut berkaitan dengan adanya proyek relokasi PKL Malioboro.

Kebijakan tersebut berpotensi menghapus mata pencaharian karena PKL tak lagi membutuhkan jasa antar-jemput gerobak di tempat berjualan yang baru.

Mereka pun meminta kejelasan dan tanggung jawab dari Pemda DIY terkait nasib pendorong gerobak kedepannya.

Saat dimintai tanggapan, Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Kadarmanta Baskara Aji mengungkapkan, Pemda DIY memang tak menyediakan program pemberdayaan bagi pendorong gerobak terdampak relokasi.

Selain itu, pihaknya juga tidak bisa menyediakan lapak berjualan karena seluruhnya diperuntukkan bagi PKL.

Baca juga: Kehilangan Pekerjaan, Pendorong Gerobak PKL Malioboro Tuntut Pertanggungjawaban Pemda DIY

Karenanya, Aji mengimbau kepada PKL yang direlokasi untuk tetap memanfaatkan jasa pendorong gerobak agar mereka tetap mendapat pekerjaan.

"Kalau lebih pas ya seharusnya yang mempekerjakan (pendorong gerobak) ya yang selama ini memberi kerja (PKL). Apa mereka (PKL) sudah nggak butuh lagi tenaga itu. Karena tukang dorong nanti mereka bisa ditugasi untuk sirkulasi stok," jelas Aji di kantornya, Senin (31/1/2022).

Menurutnya, PKL masih membutuhkan tenaga untuk mengangkut barang dagangan ke tempat berjualan, yakni Teras Malioboro 1 yang berada di bekas Gedung Bioskop Indra dan Teras Malioboro 2 di selter bekas Kantor Dispar DIY.

Mereka dapat kembali mempekerjakan buruh pendorong gerobak yang kini tengah menganggur.

"Karenanya saya berharap kalau PKL sekarang sudah tidak perlu tukang dorong gerobak kan kemungkinan masih memerlukan tenaga misalnya mengangkut dagangan dari gudangnya dia ke lapak," terangnya. (Tribunjogja)