Legislatif Minta PKL dan Pemkot Yogya Duduk Bareng, Cari Solusi Soal Luasan Lapak Teras Malioboro 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legislatif mendesak Pemkot Yogyakarta agar menempuh jalur dialog dengan pedagang kaki lima (PKL) Malioboro terkait proses relokasi ke Teras Malioboro.

Hal tersebut, untuk menanggapi keluhan soal lapak-lapak Teras Malioboro yang dinilai kurang representatif, lantaran terlampau kecil. 

Ketua Pansus Relokasi PKL Malioboro DPRD Kota Yogya, Antonius Fokki Ardianto menyampaikan kedepannya para pedagang bakal melanjutkan hidup melalui lapak tersebut dalam kurun waktu yang panjang.

Sehingga, pemerintah harus memastikan kelayakan titik penataan itu. 

"Mereka itu yang akan menempati sehari-hari di sana. Nah, harapan saya, kawan-kawan PKL, dan eksekutif, bersama-sama melihat situasi di lapangan. Apalagi, lokasinya itu proyek baru juga," jelasnya, Selasa (25/1/2022). 

Dengan duduk bareng, ucap Fokki, kedua pihak pun dapat saling memberi masukan, soal keresahan-keresahan yang dirasakan di masa transisi.

Baca juga: Sehari Jelang Relokasi, PKL Kuliner Malioboro Masih Kurang Sreg Dengan Lapak di Teras Malioboro 

Baca juga: Pansus DPRD Kota Yogyakarta Gigit Jari, Tak Bisa Masuk ke Teras Malioboro Karena Digembok

Menurutnya, proses relokasi otomatis berjalan lancar, jikalau digulirkan secara fair, transparan, serta tak ada yang ditutup-tutupi. 

"Kira-kira yang tepat dan nyaman bagi teman-teman PKL seperti apa. Kemudian, kemampuan pemerintah untuk menuruti bisa sampai sejauh mana," katanya.

"Ketika terjadi dialog, saya yakin, kawan-kawan PKL tidak akan memaksakan kehendak, harus begini, harus begitu. Makanya, dialog itu penting, ya," imbuh Fokki. 

Terlebih, politikus PDI Perjuangan itu mengatakakan, PKL sejak awal tidak menolak kebijakan relokasi ini.

Dengan catatan, prosesnya berlangsung secara seksama dan melibatkan semua pihak, termasuk pedagang. 

"Sebenarnya kawan-kawan PKL itu, istilahnya, ingin lebih dimanusiakan, ingin lebih diajak rembugan dalam proses relokasi ini, agar semua jelas. Toh, mereka garisnya kan bukan menolak relokasi," pungkasnya. (Tribunjogja)