Lima Jabatan Pimpinan OPD di Pemkab Gunungkidul Akan Terisi, Hasil Seleksi Sudah Diumumkan

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL - Sebanyak 5 jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul akan segera terisi.

Hasil seleksi pun telah diumumkan dan masih berproses untuk tahap akhir.

Kepala Bidang Mutasi, Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Gunungkidul, Iskandar 5 jabatan ini seluruhnya merupakan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Baca juga: Pelesir ke Puncak Saka dengan View Gunung Merapi dan Merbabu, Bukit Bintangnya Kulon Progo

"Hasil seleksi diumumkan Senin (13/12/2021) lalu, di mana tiap lowongan ditetapkan 3 yang terbaik," jelasnya pada wartawan, Rabu (15/12/2021).

Iskandar mengatakan total ada 30 pendaftar yang berminat mengisi 5 jabatan tersebut.

Antara lain 6 pelamar untuk Dinas Pertanian dan Pangan, 10 pelamar Dinas Pariwisata, 5 pelamar Dinas Perhubungan, 5 pelamar Dinas Kebudayaan, dan 4 pelamar Satpol-PP.

Seleksi awal dilakukan lewat uji asesmen, uji gagasan, wawancara, pembuatan makalah, hingga rekam jejak.

Hasilnya, ada 15 pelamar yang berhasil lolos dari seleksi tersebut.

"Masing-masing dari 5 posisi tersebut ada 3 yang lolos," kata Iskandar.

Adapun 15 pelamar ini masih harus melewati tes kesehatan.

Kemudian hasil tes akan dilampirkan ke dalam hasil seleksi secara keseluruhan dan dilayangkan ke Komite Aparatur Sipil Negara (KASN).

Menurut Iskandar, KASN akan mengeluarkan rekomendasi dari hasil seleksi tersebut. Baru kemudian diserahkan ke bupati untuk dipilih siapa yang akan mengisi jabatan kepala OPD yang lowong.

"Jadi saat ini masih berproses, semoga tidak ada kendala berarti," ujarnya.

Baca juga: PKL Sampaikan Keberatan ke DPRD DIY: Kalau Ingin Seperti di Singapura, Jangan di Malioboro

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Gunungkidul Ery Agustin berharap mereka yang terpilih nanti benar-benar sesuai di bidangnya. Sebab mereka juga menentukan kemajuan pembangunan di Gunungkidul.

Ia mengatakan pihaknya tidak dapat mengintervensi karena seleksi jabatan tinggi pratama sepenuhnya jadi kewenangan bupati.

Namun bukan berarti pihaknya tidak memiliki peran.

"Kami akan mengawasi prosesnya untuk memastikan sesuai dengan prosedur yang berlaku," kata Ery. (alx)