Pemda DIY Targetkan Relokasi PKL Malioboro Awal Tahun 2022

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Proyek relokasi pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Malioboro terus berlangsung meski muncul adanya penolakan dari sejumlah pelaku usaha. 

Pemda DIY pun telah menentukan target bahwa proses pemindahan akan dilangsungkan pada awal tahun 2022 mendatang.

"Kita targetkan seperti itu (relokasi Januari 2022). Ya tahun 2022 lah. Ini jadi komitmen kita bersama tidak hanya pemerintah tetapi para pelaku usaha agar mendapat ruang (berjualan) yang layak," terang Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY, Srie Nurkyatsiwi, Selasa (30/11/2021).

Relokasi yang dilakukan untuk menata kawasan Malioboro sebagai bagian dari program Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia ke UNESCO ini dikerjakan bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta dan Pemda DIY.

Baca juga: Pelaku Begal Payudara yang Viral di Media Sosial Klaten Dibekuk Polisi

Pemkot sebelumnya telah melakukan tahap sosialisasi awal. Kemudian untuk Pemda DIY saat ini baru memasuki tahap pendataan pelaku usaha di kawasan tersebut. 

Pendataan dilakukan untuk mengetahui PKL yang memiliki ijin berjualan di Malioboro. Sebab saat ini dimungkinkan ada banyak PKL-PKL baru yang berjualan.

"Kita masih berproses. Jumlahnya kan dari mana yang sudah berizin dan mana yang enggak. Kadang kan juga ada PKL yang baru. Ini kita lagi berproses," terangnya.

Siwi melanjutkan, nantinya PKL akan direlokasi di bangunan eks bioskop Indra dan bekas kantor Dinas Pariwisata DIY.

Menurutnya, relokasi tersebut tidak akan merugikan PKL. Saat ini pihaknya tengah melakukan kajian agar dua spot relokasi tersebut bisa digunakan dengan nyaman oleh pelaku usaha maupun wisatawan.

Bangunan juga akan dibuat dengan pendekatan estetik. Dengan demikian, tempat baru tersebut dapat menarik kedatangan pelancong.

"Jadi apa yang dilakukan pemerintah tidak akan menjerumuskan masyarakat. Ini skema-skema ini yang terus kita godog agar mereka tidak merugi," jelasnya.

Siwi memastikan, saat ini bangunan di eks bioskop Indra sudah siap ditempati PKL dan pedagang kuliner. Sedangkan bangunan di bekas kantor Dinas Pariwisata DIY baru disiapkan agar bisa rampung secepatnya.

"Nanti akan menjadi komitmen kita bersama bahwa kita menata itu bukan hanya pemerintah tetapi juga para pelaku usaha. PKL akan mendapatkan ruang ruang yang layak," ungkapnya.

Ketua Paguyuban PKL Malioboro Tridharma Rudiarto menuturkan, pemberitahuan terkait relokasi PKL itu tergolong mendadak dan mengejutkan pihaknya.

Menurutnya, Pemkot Yogyakarta memang telah menggelar sosialisasi belum lama ini. 

Namun pihaknya merasa dijebak. Pasalnya, undangan sosialisasi dikabarkan mendadak. Dia pun menduga bahwa undangan sosialisasi itu merupakan hasil akhir dari konflik PKL dengan salah satu pemilik toko di Malioboro beberapa waktu lalu.

"Kemarin itu kami ada masalah dengan (toko) gelato karena pemilik toko kan memasang kursi yang ada di tempat lapak PKL sehingga tidak bisa berjualan, saya pikir undangannya soal keputusan itu karena beberapa kali mediasi masih jalan buntu, sehingga persoalan itu kemudian diangkat ke Pemkot lewat Disbud," ujarnya.

Baca juga: PLN Dukung Electrifying Lifestyle Salah Satunya dengan Penggunaan Kompor Induksi, Ini Kelebihannya

Tridharma pun mengambil sikap untuk menolak kebijakan relokasi tersebut. Bukan tanpa alasan, mengingat kondisi anggota Tridharma yang berjumlah 918 PKL belum sepenuhnya pulih akibat epidemi Covid-19.

Rudi pun pesimis lokasi baru yang disiapkan pemerintah tak akan seramai di tempat semula mereka berjualan. Hal tersebut otomatis akan membebani mereka secara ekonomi.

"Karena kita sudah selama dua tahun kena dampak pandemi begitu mulai ekonomi bergerak dan belum apa-apa sudah dilakukan relokasi. Tentu kita mengambil sikap menolak karena kondisi anggota kami, apalagi belum tentu di tempat yang baru penghasilannya bagus," kata dia. (tro)