Breaking News:

DPRD DIY Sepakati RAPBD Tahun 2022 Sebesar Rp5,9 Triliun

Dalam laporan Banggar telah disepakati bahwa target pendapatan daerah tahun anggaran 2022 adalah senilai Rp5,521 triliun.

TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Badan Anggaran (Banggar) DPRD DIY telah mengesahkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DIY Tahun Anggaran 2022.

Juru Bicara Banggar DPRD DIY, Anton Prabu Semendawai, merinci dalam laporan Banggar telah disepakati bahwa target pendapatan daerah tahun anggaran 2022 adalah senilai Rp5,521 triliun.

terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2,22 triliun, pendapatan transfer Rp3,492 triliun dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp 7,57 miliar.

Kemudian untuk total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 disepakati sebesar Rp 5,921 triliun, dengan rincian belanja operasi Rp 3,767 triliun, belanja modal Rp 775 miliar, belanja tak terduga Rp 40 miliar, dan belanja transfer Rp 1,3 triliun.

Angka tersebut mengalami pengurangan dibandingkan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD DIY 2022 yang disepakati senilai Rp 6,2 triliun. 

RAPBD tersebut selanjutnya akan dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Anton meminta Pemda DIY untuk  berinovasi dalam mencari sumber pendanaan baru agar target pendapatan daerah dapat terpenuhi.

Misalnya dengan menarik investor maupun sumber pendanaan dari luar lainnya. 

“Tidak hanya menarik investor akan tetapi juga fokus pada revitalisasi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Lebih jauh, diperlukan upaya sinkronisasi Dana Keistimewaan (Danais) dan APBD DIY tahun 2022 dalam rangka merealisasikan program prioritas di daerah. 

Terlebih tahun 2022 merupakan tahun kelima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022, maka anggaran harus fokus untuk mencapai target yang ditetapkan.

“Tahun anggaran 2022 merupakan tahun kelima RPJMD 2017-2022. APBD DIY 2022 sebagai pijakan penyusunan dokumen periode berikutnya, Pemda agar fokus pada pencapaian indikator kemiskinan, rasio gini dan ketimpangan wilayah,” katanya.

Menghadapi wabah pandemi Covid-19 yang belum usai, Anton juga menyarankan adanya upaya refocusing anggaran yang digunakan untuk jaminan hidup, bantuan sosial, maupun restrukturisasi, dan rehabilitasi ekonomi. (*)

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved