Breaking News:

Tersangka Kasus Dugaan Korupsi GOR Cangkring Kulon Progo Ajukan Gugatan Praperadilan di PN Wates

Tersangka RS yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi perencanaan dan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Cangkring mengajukan

TRIBUNJOGJA.COM/ Sri Cahyani Putri Purwaningsih
Bangunan Gor Cangkring di Kalurahan Bendungan, Kapanewon Wates, Kabupaten Kulon Progo, Selasa (23/11/2021). 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Sri Cahyani Putri Purwaningsih

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Tersangka RS yang terlibat dalam dugaan tindak pidana korupsi perencanaan dan pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Cangkring mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Wates.

Adapun RS merupakan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang masih aktif menjabat di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Kulon Progo

Kuasa hukum RS, Tuson Dwi Haryanto mengatakan gugatan praperadilan yang diajukan oleh kliennya sebagai pemohon didasarkan pada penilaian bahwa penetapan tersangka kepada RS dinilai terlalu dini.

Baca juga: Diikuti 100 Orang, UGM Gelar Wisuda Luring Terbatas untuk Pertama Kalinya di Masa Pandemi

Sebab ada beberapa rangkaian yang harus dilalui untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka. Terlebih kasus dugaan korupsi GOR Cangkring ini negara belum dirugikan. 

"Dasar hukum mengajukan praperadilan terkait penetapan klien kami sebagai tersangka yang terlalu cepat. Kalau kami menilai dari proses awal sampai sekarang belum ada kerugian negara," kata Tuson, Rabu (24/11/2021). 

Dalam praperadilan, pemohon RS didampingi kuasa hukumnya membawa tujuh alat bukti yang dianggap suatu kesalahan yang dilakukan oleh penyidik Kejari Kulon Progo sebagai termohon. 

"Makanya kami mengajukan praperadilan. Kami juga sudah mengajukan saksi ahli terkait penilaian apakah proses penetapan tersangka sesuai prosedur atau tidak," ucapnya. 

Dijelaskannya, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka harus minimal 2 alat bukti sesuai pasal 184 KUHP. Disertai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012.

"Adanya putusan MK itu minimal ada juga kerugian yang ditanggung negara jadi total loss," terang Tuson. 

Adapun sidang praperadilan dengan agenda duplik yang dilaksanakan hari ini juga telah menghadirkan saksi ahli. Keputusan sidang praperadilan sendiri akan diumumkan oleh PN Wates pada pekan depan. 

"Sudah ada timeline sidangnya. Senin (29/11/2021) besok pembacaan putusan oleh majelis hakim," ucapnya. 

Baca juga: Ganjar Terima Penghargaan dari Presiden Karena Sukses Reformasi Pelayanan Investasi

Kepala Kejari Kulon Progo, Kristanti Yuni Purnawanti mengatakan di dalam praperadilan sendiri hanya cukup minimal 2 alat bukti. 

Dari dua alat bukti tersebut, sudah ada peristiwa pidananya dan sudah bisa menentukan siapa tersangkanya. Sesuai di dalam pasal 184 KUHP di antaranya ada keterangan saksi, ahli, tersangka dan bukti surat. 

"Kalau tadi ahli menegaskan keterangan saksi tersangka sebagai pemohon dalam tahap penyidikan nilainya sama dengan tersangka di pasal 184 KUHP, jadi tambah petunjuk dari bukti penyitaan sudah ada lima alat bukti," ucapnya. (scp) 

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved