OPM Tolak Ajakan Mabes Polri untuk Gencatan Senjata, Ingin Langsung Dialog dengan Presiden Jokowi

TRIBUNJOGJA.COM - Mabes Polri melalui Kadiv Humas Irjen Argo Yuwono mengajak pihak Organisasi Papua Merdeka (OPM) untuk gencatan sejata lalu berdialog.

Hal itu dilakukan demi mencari solusi terkait penyelesaikan konflik di Papua.

Namun, ajakan itu pun ditolak mentah-mentah oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) .

Demikian juga ajakan komunikasi dengan seorang kepala daerah.

Baca juga: Serang Pasukan TNI Polri yang Tengah Patroli, Pentolan KKB Malah Tumbang Terkena Peluru Petugas

Baca juga: Strategi Jenderal Andika Selesaikan Masalah KKB Papua Memenangkan Pertempuran Tanpa Peperangan

Melansir dari Surya, OPM meminta dialog dilakukan langsung dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penolakan itu disampaikan resmi Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, melalui akun media sosial miliknya.

Selain dialog dengan Jokowi, kata Sebby, proses pelaksanaannya harus dimediasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“TPNPB-OPM tidak bisa bicara dengan orang bawahan seperti kepala daerah, karena TPNPB mempunyai kedudukan yang tinggi,” tulis Sebby.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo ( Jokowi) juga telah memberikan perintah tegas untuk memburu Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.

Presiden Jokowi dikabarkan marah besar saat Kepala BIN Daerah Papua, Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha, gugur dalam sebuat serangan terbidik kelomopok KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua.

Kepala Negara pun mengecam aksi tersebut sekaligus memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri memburu anggota KKB Papua.

Baca juga: Baru Keluar dari Semak Belukar Sambil Tenteng Senjata, Pentolan KKB Papua Ditembak Mati

Baca juga: Kronologi Penangkapan Pentolan KKB Papua Pimpinan Egianus Kogoya, Diringkus Saat Membonceng Rekannya

“Saya telah memerintahkan kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk terus mengejar dan menangkap seluruh anggota KKB," kata Presiden Jokowi.

Secara tegas, Presiden Jokowi menyatakan tidak ada ruang apa pun bagi KKB Papua dan daerah lainnya.

“Saya tegaskan tidak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua maupun di seluruh pelosok Tanah Air,” tegasnya.

Perintah tegas Presiden Jokowi tersebut ternyata mendapat respon dari juru bicara (jubir) Organisasi Papua Merdeka (OPM), Benny Wenda.

Mersepon pernyataan Presiden Jokowi, jubir OPM Benny Wenda mempertanyakan terkait Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang dijuluki penjahat dan teroris.

"Pertanyaan saya kepada Presiden Indonesia adalah, siapa yang menginvasi negara kami? Siapa yang telah membunuh lebih dari 500.000 pria, wanita dan anak-anak?," tulis Benny, melansir dari Tribun Papua.

( surya )