Wakil Ketua DPRD DIY Minta Pemda DI Yogyakarta Bisa Reduksi Sampah hingga 50 Persen

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kalangan legisltif di DPRD DIY menginginkan pemerintah DIY responsif dalam menangani persoalan sampah.

Berdasarkan hasil audiensi yang digelar pada Rabu (10/11/2021) yang lalu, muncul beberapa saran yang disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD DIY, Huda Tri Yudiana untuk mengatasi persoalan sampah.

Huda menyampaikan saat ini Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Piyungan sudah mengalami overload dan memunculkan berbagai masalah yang perlu segera diatasi.

“Seperti yang kita sering dengar di media massa, saat ini TPA Regional Piyungan sudah terbilang sangat overload sehingga menimbulkan berbagai masalah dan perlu disolusikan," katanya, Jumat (12/11/2021).

Salah satu solusi yang dapat dilakukan menurutnya dengan memusnahkan sampah tersebut. 

Baca juga: Sudah Sebulan Warga di Perbatasan Yogyakarta-Bantul Keluhkan Bau Menyengat yang Menyerupai Sampah

Huda mengharapkan agar sampah yang dibuang ke TPA Regional Piyungan tidak semakin membesar dan justru semakin mengecil agar biaya yang dialokasikan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga dapat semakin kecil. 

Terkait hal tersebut, Huda meminta kepada Kemenkeu untuk melakukan studi agar sampah yang ada di Piyungan tidak hanya sekedar dimusnahkan tetapi diperlukan juga adanya cara untuk mengurangi volume sampah menggunakan studi sejak hulu hingga hilir.

“Sehingga nantinya jumlah sampah yang dibuang ke Piyungan dapat terreduksi, misal sekarang 600 ton, tahun depan 700 ton, jumlah tersebut kan sangat besar, akan tetapi kalau direduksi di awal, jumlah yang semestinya 100 persen dibuang ke Piyungan, bisa dikurangi sampai dengan di atas 50 persen,” jelas Huda.

Huda memberikan apresiasi kepada rekan-rekan Paguyuban 3R RESEP sebagai pioneer-pioneer dalam bidang pengelolaan sampah dan akan fokus  menindaklanjuti perkembangan-perkembangan yang ada dengan melakukan diskusi-diskusi lanjutan.

“Kami akan concern, setiap perkembangan yang kita lakukan saya siap untuk berdiskusi agar kita bisa melakukan langkah-langkah serius untuk menangani masalah sampah, juga concern untuk bagaimana rekan-rekan bisa hidup dengan sehat, yang artinya mendapatkan UMP, BPJS dan lain-lain,” jelas Huda.

Ketua Paguyuban 3R RESEP Kabupaten Sleman, Budi Isyroi menanggapi, kendala utama yang dialami Paguyuban 3R RESEP Kabupaten Sleman yakni terkait dengan biaya operasional yang hanya mengandalkan iuran dari warga sebagai sumber pendanaan dan upah tenaga kerja yang masih rendah.

Baca juga: Saluran Air Hujan di Kota Yogyakarta Berisi Sampah Rumah Tangga

Biaya operasional yang cukup tinggi yaitu berupa pemilahan sampah, pengomposan dan pembuangan residu.

“Dari hal ini dengan anggaran yang masih sangat terbatas, tentu kami di dalam mengelola TPS 3R mengalami banyak kendala,” ungkap Budi.

Sementara, Ketua Tim Percepatan Pembangunan Infrastruktur DIY, Rani Sjamsinarsi juga memberikan apresiasi atas dedikasi rekan-rekan Paguyuban 3R RESEP dalam membantu pengelolaan sampah dan mengurangi jumlah sampah di TPA Regional Piyungan.

Rani mengungkapkan bahwa sama dengan air, sampah adalah pelayanan dasar yang mana pemerintah provinsi harus hadir dan bertanggung jawab terhadap tempat pemrosesan akhir sampah yang bersifat regional. 

"Saat ini, Pemda DIY sedang mencari peluang baru melalui Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) yang dalam hal ini mengkaji mulai dari investasi sampai dengan pengelolaan selama 10 tahun," terang dia. ( Tribunjogja.com )