Headline

Pemerintah Larang Motor Bensin 2040, Indonesia Targetkan Bebas Emisi Karbo 2060

Pemerintah akan menghentikan penjualan motor konvensional berbahan bakar bensin pada 2040 mendatang.

Editor: Agus Wahyu
istimewa
Ilustrasi - Presiden Joko Widodo saat menjajal motor listrik Gesits di Istana Kepresidenan. 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pemerintah akan menghentikan penjualan motor konvensional berbahan bakar bensin pada 2040 mendatang. Penyetopan penjualan motor bensin ini masuk dalam prinsip dan peta jalan (roadmap) pemerintah untuk mencapai net zero emission atau Indonesia bebas emisi karbon pada 2060.

"Di 2040, bauran EBT sudah mencapai 71 persen dan tidak ada PLT disel yang beroperasi, lampu LED 70 persen, tidak ada penjualan motor konvensional, dan konsumsi listrik mencapai 2.847 kWh per kapita," kata Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dalam keterangan resmi, Kamis (14/10).

Sementara penjualan mobil dengan bensin juga dihentikan pada 2050. Namun sebelum menyetop penjualan motor dan mobil berbahan bakar bensin, pemerintah akan lebih dulu mencapai target lain.

Arifin menjelaskan, dalam peta jalan itu ada lima prinsip utama yang diterapkan, yaitu peningkatan pemanfaatan EBT, pengurangan energi fosil, kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik pada rumah tangga dan industri, dan pemanfaatan Carbon Capture and Storage (CCS).

"Kami telah menyiapkan peta jalan transisi menuju energi netral mulai tahun 2021 sampai 2060 dengan beberapa strategi kunci," jelas Arifin.

Arifin pun menguraikan tahapan pemerintah menuju capaian target nol emisi. Di tahun ini, pemerintah akan mengeluarkan regulasi dalam bentuk Peraturan Presiden terkait EBT dan retirement coal.

Dengan aturan itu, nantinya tidak ada tambahan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) baru, kecuali yang sudah berkontrak maupun sudah dalam tahap konstruksi. Lalu pada 2022, pemerintah menargetkan penggunaan kompor listrik di 2 juta rumah tangga per tahun. Kemudian pada 2024, akan dibangun interkoneksi, jaringan listrik pintar, dan smart meter.

Pada 2025, pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan mendominasi bauran energi baru terbarukan (EBT), di mana porsinya mencapai 23 persen dari total energi nasional. Selanjutnya pada 2027, pemerintah akan memberhentikan impor LPG dan 42 persen EBT didominasi dari PLTS di 2030 di mana jaringan gas menyentuh 10 juta rumah tangga, kendaraan listrik sebanyak 2 juta (mobil) dan 13 juta (motor), penyaluran BBG 300 ribu, pemanfaatan Dymethil Ether dengan penggunaan listrik sebesar 1.548 kWh per kapita.

Selanjutnya pada 2031, operasional PLTU mulai memasuki masa pensiun tahap pertama. Lalu, ada interkoneksi antar pulau, konsumsi listrik 2.085 kWh per kapita, dan bauran EBT 57 persen pada 2035.

Memasuki 2040, motor bensin akan disetop penjualannya. Dengan rencana ini, nantinya motor yang dijual akan berbasis listrik. Lima tahun berikutnya, pemerintah mewacanakan akan ada pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) pertama mulai beroperasi.

"Kita juga mempertimbangkan penggunaan energi nuklir yang direncanakan dimulai tahun 2045 dengan kapasitas 35 GW sampai dengan 2060," harap Arifin.

Setelah itu, bauran EBT diharapkan sudah mencapai 87 persen pada 2050. Pada tahun yang sama, pemerintah tidak akan lagi mengizinkan penjualan mobil berbensin dan konsumsi listrik diharapkan tembus 4.299 kWh per kapita.

Terakhir, pada 2060, bauran EBT diharapkan mencapai 100 persen dengan dominasi listrik dari PLTS dan hydro. Lalu, penyaluran jaringan gas mencapai 23 juta rumah tangga, kompor listrik 52 juta rumah tangga, dan penggunaan kendaraan listrik lebih masif, serta konsumsi listrik mencapai 5.308 kWh per kapita. (tribun network/ism/dod)

Baca Tribun Jogja edisi Jumat 15 Oktober 2021 halaman 02

Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved