Pelonggaran PPKM Gairahkan Dunia Usaha

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pengusaha sudah lama menantikan pemerintah melonggarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal itu disampaikan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta Sarman, Selasa (31/8/2021).

"Pengunjung mall yang boleh makan ditempat (dine-in) menjadi 50 persen, ini akan semakin menambah gairah ekonomi," kata Sarman.

Menurutnya, pelonggaran PPKM langkah tepat sehingga sektor usaha bisa kembali menghidupi para pekerjanya. Sarman menilai kebijakan pro pengusaha ini akan berdampak luas termasuk meningkatkan kontribusi konsumsi rumah tangga.

"Jumlah pengunjung mall berpotensi semakin meningkat, penjualan makanan/minuman di gedung perkantoran bergerak kembali, penumpang transportasi akan meningkat," ucapnya.

Disamping itu, masih ada beberapa sektor usaha yang masih menunggu kelonggaran yang diperluas seperti aneka jasa Event Organizer/MICE penyelenggara pameran, tempat wisata dan turunannya. Pelaku usaha hiburan seperti bioskop dan hiburan malam yang sudah sampai 1,5 tahun belum diperbolehkan buka secara penuh.

Menurutnya, nasib para pelaku usaha di sektor ini juga harus diselamatkan karena mereka juga memiliki tenaga kerja yang tidak sedikit. "Pemerintah sudah harus menyentuh dan memperhatikan nasib mereka dan memberikan bantuan dalam bentuk relaksasi atau insentif," urai Sarman.

Ia menjamin pelaku usaha akan patuh dan taat melaksanakan peraturan PPKM secara ketat seperti kewajiban pengunjung di mall dan perkantoran yang wajib divaksin, proses yang ketat dan jam operasional yang ditentukan. "Kita harus kawal bersama agar tren kasus Covid-19 semakin menurun dan terkendali agar level PPKM dipastikan semakin menurun tidak balik naik kembali," terangnya.

Ketua Umum Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) menyambut baik pelonggaran di lingkungan pusat perbelanjaan saat masa PPKM. "Kami menyambut baik keputusan pelonggaran tersebut, terutama karena kapasitas restoran dan kafe untuk makan di tempat (dine-in) ditingkatkan menjadi 50 persen dari sebelumnya yang hanya 25 persen," kata Alphonzus.

Itu karena restoran dan kafe menjadi salah satu destinasi utama di pusat perbelanjaan. Menurutnya, sudah hampir dua bulan ini sektor ritel kehilangan pendapatan bahkan beberapa karyawan harus dirumahkan.

"Peningkatan tingkat kunjungan ke pusat perbelanjaan diharapkan dapat segera memulihkan kondisi usaha sektor ritel yang telah tidak bisa berusaha selama dua bulan," tuturnya.

Hidup Bersama Covid-19
Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyampaikan instruksi dari Presiden Joko Widodo bahwa masyarakat harus bersiap-siap hidup berdampingan dengan Covid-19.
Luhut bilang, strategi yang akan ditempuh penyeimbangan hidup yang sehat dan hidup yang bermanfaat secara ekonomi.

"Disiplin penerapan protokol kesehatan dan penggunaan platform PeduliLindungi menjadi bagian utama strategi kita," ucap Luhut.

Luhut menerangkan PeduliLindungi tanpa disadari akan menjadi bentuk reformasi digital yang mengubah cara hidup masyarakat ke depan. "PeduliLindungi akan bisa memonitor semua kegiatan-kegiatan kita apakah sudah divaksin, hasil test lab positif atau apakah berhubungan orang positif," jelasnya.

Melalui screening ini, dirinya berharap orang yang dinyatakan positif bisa dicegah untuk melakukan kegiatan di area publik. Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengatakan mau tidak mau masyarakat harus mempersiapkan diri hidup berdampingan dengan Covid-19.

Langkah nyata yang dapat dilakukan adalah dengan mengubah gaya hidup. "Saya ini dua hari sekali lari di Gelora Bung Karno. Untuk masuk ke GBK itu harus menunjukkan dulu aplikasi PeduliLindungi untuk dideteksi. Jadi ini bagian yang sangat penting," kata Lutfi.

Ia menerangkan ke depan ekonomi Indonesia tidak bisa bergantung kepada bagaimana penanganan Covid-19 bisa dikerjakan. "Tanggung jawab penularan rantai Covid-19 adalah tanggung jawab pribadi kita masing-masing. Kita harus disiplin, kalau kita dinyatakan positif terus jalan-jalan, itu akan merugikan perekonomian bangsa, merugikan kesejahteraan bangsa," ucapnya. (tribun network/reynas abdila)