Epidemiolog UGM Tegaskan Vaksin Booster Belum Terlalu Penting untuk Saat Ini

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemerintah Indonesia berani keluar pakem terkait rencana penyuntikan vaksin tambahan atau vaksin booster, meski organisasi kesehatan dunia (WHO) telah memberikan peringatan kepada negara-negara yang akan menyuntikan vaksin tambahan atau vaksin booster, untuk segera dihentikan paling tidak sampai September 2021.

Rencana vaksin booster tersebut rencananya akan diperuntukan bagi para tenaga kesehatan (nakes) meski pada kenyataannya ada sejumlah pejabat yang mencuri start lebih dulu, dengan menyuntikan vaksin yang ketiga itu.

Keputusan pemerintah pusat untuk memberikan vaksin booster itu pun dinilai oleh Epidemiolog Universitas Gadjah Mada (UGM) Riris Andono Ahmad belum terlalu penting meski alasan pemerintah memberikan jatah vaksin Moderna kepada para nakes lantaran paparan virus Covid-19 terhadap nakes terlalu tinggi.

Baca juga: Jubir Satgas Covid-19 DIY Tegas Tolak Pejabat yang Ingin Vaksin Booster

"Kan belum satu tahun, jadi ya tidak terlalu pentinh sih," katanya, saat dihubungi Tribunjogja.com, Kamis (26/8/2021).

Secara nasional, Riris melihat penularan Covid-19 saat ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang belum mendapat vaksin.

Sehingga dia menilai jika pemerintah membicarakan vaksin booster untuk saat ini belum relevan.

"Penularan saat ini kan karena masih banyak yang belum mendapat vaksin. Kalau vaksinasi gelombang pertama saja secara nasional belum separuhnya, kalau bicara booster vaksin enggak relevan," tegas dia.

Terkait adanya sejumlah pejabat yang mencuri start terkait vaksinasi tambahan, Riris tidak berkomentar banyak, karena itu soal kebijakan pemerintah.

Baca juga: Vaksin Johnson and Johnson Hanya Sekali Suntik Tiba di Indonesia Bulan Depan

"Kalau ada pejabat yang mencuri langkah itu masalah bahwa ada orang yang melakukannya, tetapi secara aturan belum ada. Ya itu soal kebijakan," jelasnya.

Dia menilai untuk saat ini wabah SARS-CoV-2 telah menjadi endemi karena secara umum sudah satu tahun lebih virus Covid-19 tersebut menyebar di masyarakat.

"Sekarang sudah menjadi endemi, karena secara umum kita sudah setahun lebih virus itu menyebar ke masyarakat. Definisi endemi secara umum kan begitu, bahwa penyakitnya sudah menetap di situ," ungkapnya.

Dia juga menyampaikan bahwa kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) selama ini tidak serius diterapkan, dalam artian mobilitas masyarakat tidak benar-benar dihentikan.( Tribunjogja.com )