Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un Mobilisasi Militer ke Kawasan Bencana

Tribunjogja.com KOREA -- Pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un memobilisasi militer untuk melakukan pekerjaan bantuan di daerah-daerah yang baru-baru ini dilanda hujan lebat di tengah kekhawatiran atas krisis ekonomi dan kekurangan pangan.

Mengutip Reuters, Komisi Militer Pusat Partai Pekerja yang berkuasa mengadakan pertemuan cabangnya di provinsi timur Hamgyong Selatan untuk membahas kerusakan dan pemulihan dari hujan.

Kim tidak menghadiri pertemuan itu tetapi pejabat partai menyampaikan pesan Kim bahwa militer harus memulai kampanye bantuan dan menyediakan pasokan yang diperlukan di wilayah tersebut.

"Juga ditekankan bahwa dia menyerukan kebangkitan dan membangkitkan pejabat (partai) untuk melancarkan kampanye pemulihan dengan terampil dan pantang menyerah," tulis agensi berita Korea Utara, KCNA.

KCNA tidak merinci tingkat kerusakan akibat hujan tetapi mengatakan komisi militer telah mengeksplorasi langkah-langkah darurat untuk membangun kembali daerah yang dilanda bencana, menstabilkan kehidupan masyarakat, mencegah virus corona dan meminimalkan cedera tanaman.

Pertemuan itu terjadi di tengah kekhawatiran atas krisis dalam ekonomi tertutup yang telah dirundung sanksi internasional, yang bertujuan untuk mengekang program nuklir dan senjatanya.

Kim mengatakan pada bulan Juni bahwa negara itu menghadapi situasi pangan yang tegang akibat pandemi virus corona dan topan tahun lalu.

Sedangkan, baru-baru ini bank sentral Korea Selatan juga mengatakan ekonomi Korea Utara mengalami kontraksi terbesar dalam 23 tahun pada tahun 2020.

Korea Utara belum mengkonfirmasi kasus COVID-19 tetapi menutup perbatasan, menghentikan perdagangan dan memberlakukan tindakan pencegahan yang ketat, melihat pandemi sebagai masalah kelangsungan hidup nasional.

Anggota parlemen Korea Selatan mengatakan pekan lalu bahwa Korea Utara membutuhkan sekitar 1 juta ton beras, dengan cadangan militer dan darurat habis.

Sanksi untuk Korut

Pemerintahan Amerika Serikat dikabarkan sedang mempertimbangkan keringanan sanksi terhadap Korea Utara. Ini demi memuluskan langkah menuju pembicaraan terkait denuklirisasi.

Hanya, lembaga think tank yang ada di bawah Kongres AS, Congressional Research Service (CRS), pada Jumat (6/8) menyebutkan, rencana tersebut akan sulit tercapai jika gagal mendapat persetujuan Kongres.

Meringankan sanksi terhadap Korea Utara bukan perkara mudah. Sanksi yang diberikan bukan hanya sebatas persoalan senjata nuklir, tapi juga hal lain, seperti pelanggaran hak asasi manusia, pencucian uang, terorisme internasional, dan operasi siber.

"Pendekatan (Presiden AS Joe) Biden tampaknya menawarkan keringanan sanksi parsial, dengan imbalan langkah-langkah parsial menuju denuklirisasi," kata CRS dalam laporannya, seperti dikutip Yonhap.

Menurut laporan CRS, jika pembicaraan kedua negara dilanjutkan, Kongres AS akan kembali memperdebatkan manfaat dari keringanan sanksi dan proses denuklirisasi yang kemungkinan kembali berakhir tanpa hasil.