Breaking News:

KONI DIY Akan Tegaskan Sejumlah Masukan Saat CdM Meeting Bersama 

Delegation Registration Meeting (DRM) dan Chef de Mission (CdM) meeting yang akan dilakukan KONI pusat, PB Pekan Olahraga Nasional (PON) batal

Penulis: Taufiq Syarifudin | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA.COM / Suluh Pamungkas
ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM,YOGYA - Delegation Registration Meeting (DRM) dan Chef de Mission (CdM) meeting yang akan dilakukan KONI pusat, PB Pekan Olahraga Nasional (PON) batal digelar pada 2-3 Agustus 2021.

Dalam meeting tersebut sebetulnya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) DI Yogyakarta telah menyiapkan sejumlah masukan untuk pelaksanaan PON XX Papua yang akan digelar bulan Oktober 2021 besok.

Usulan tersebut nantinya akan diberikan kepada Panitia Besar (PB) PON dan KONI Pusat agar pelaksanaan PON mendatang bisa berlangsung lancar tanpa persoalan.

Baca juga: Daftar Harga Mobil Hatchback dan Sedan Bekas di Wilayah DIY

Seperti yang disebutkan Ketua Umum (Ketum) KONI DIY, Djoko Pekik Irianto, Senin (2/8/2021), usulan tersebut antara lain soal  keabsahan mutasi atlet yang akan bertanding di PON, kepastian tes Covid-19 saat tiba di Papua, serta penempatan personal pengamanan di kontingen.

Selain itu, persoalan fasilitas akomodasi ‘non campus’ juga akan ditanyakan kesiapannya.

Pada usulan mutasi atlet, Djoko membeberkann pihaknya menginginkan semua atlet yang berlaga di PON wajib memenuhi persyaratan mutasi sesuai dengan aturan PON.

Sedangkan untuk tes Covid-19 saat tiba di Bumi Cendrawasih, dihaharapkan ada kebijakan khusus sebagai antisipasi jika ada atlet yang tidak lolos tes tersebut, atau dinyatakan positif Covid-19 dan tidak bisa bertanding.

Salah satu solusi yang bisa ditawarkan adalah kemungkinan diperbolehkannya memainkan atlet cadangan untuk menggantikan atlet yang tidak bisa bermain karena dinyatakan positif Covid-19.

Sedangkan untuk kepastian ketersediaan fasilitas akomodasi ‘non campus’ atau anggota kontingen daerah yang tidak ditanggung oleh PB PON, KONI DIY juga meminta adanya kepastian.

“Sampai sekarang kepastian ketersediaannya belum ada. Ini kan sangat membingungkan bagi daerah. Semua masukan itu akan kami sampaikan di DRM dan CDM Meeting yang rencananya digelar tanggal 2 dan 3 ini. Tapi sayang, kemarin ditunda dan masih akan dijadwalkan lagi,” kata Djoko.

Baca juga: DPRD DIY Dukung Hotel Mutiara di Malioboro Kota Yogyakarta Jadi Tempat Isolasi Terpusat

Selain masalah-masalah tersebut, pria yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Profesor Keolahragaan Indonesia (Apkori) itu mengusulkan adanya kemudahan bagi atlet binaraga untuk melakukan tes doping di luar kompetisi sebulan sebelum pertandingan.

Seperti diketahui untuk melakukan tes tersebut membutuhkan biaya mencapai Rp 8 juta untuk satu atlet. Tentu saja biaya itu bukan harga yang murah untuk digunakan satu atlet.

“Secara prinsip, kami sangat setuju untuk diadakan OOCT, namun biaya tesnya bisa ditanggung PB PON. Selain itu pengambilan sampel doping tidak dilakukan di Jakarta, tetapi tim LADI yang datang ke daerah. Usulan itu agar atlet aman  dari peluang terpapar Covid-19 saat perjalanan ke Jakarta,” tandas ia. (tsf) 

Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved