Usaha Marniningsih Terancam Gulung Tikar Akibat Penerapan PPKM Darurat

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) kembali diperpanjang pemerintah dengan status Level 4 hingga 25 Juli mendatang. Menanggapi adanya perpanjangan PPKM ini, sejumlah pedagang kecil di Kabupaten Magelang meminta perhatian serius dari pemerintah.

Satu di antaranya Marniningsih (56) pedagang cendera mata di kawasan wisata Candi Mendut, Mungkid, Kabupaten Magelang. Ia mengatakan, selama PPKM diterapkan selama ini, kondisi keuangannya terganggu akibat tidak adanya pemasukan karena tempat wisata tutup total.

"Sebenarnya ada sedikit rasa kecewa dengan keputusan perpanjangan pembatasan ini (PPKM). Karena, sejak adanya pandemi kondisi keuangan tidak pernah stabil. Apalagi, ada pembatasan seperti ini, tempat wisata juga ditutup jadi sulit cari rezeki," ujar Marniningsih, Rabu (21/7/2021).

Ia berujar, sebaiknya penerapan PPKM diikuti dengan pemberian bantuan kepada masyarakat. "Kami minta diperhatikan, karena pemasukan kami sama sekali tidak ada. Selama ini bertahan hanya mengandalkan tabungan, kalau begini terus kemungkinan besar bisa gulung tikar," terangnya.

Ia mengatakan, sebelum pandemi pemasukannya bisa sampai Rp100 ribu per-hari. Kemudian, sebelum PPKM pendapatannya menyusut tinggal Rp30 ribu per-hari. Lalu saat pemberlakuan PPKM pendapatannya sama sekali tak ada.

"Kalau sekarang pulang tidak bawa apa-apa. Ini (kios) dibuka biar barang dagangan tidak berdebu saja. Tentu, harapannya dengan perpanjangan PPKM bisa memulihkan kondisi, karena sangat berat sekali bagi kami, jika terus seperti ini," tandasnya.

Di satu sisi, Pemerintah Kabupaten Magelang masih berfokus pada penurunan mobilitas masyarakat untuk mengendalikan penularan Covid-19 menyusul perpanjangan PPKM kali ini. Juru Bicara Penanganan Covid-19 Kabupaten Magelang, Nanda Cahyadi Pribadi menuturkan, esensi penerapan PPKM Level 4 masih sama dengan PPKM Darurat.

"Tak ada perbedaan kebijakan dengan PPKM Darurat yang pertama yakni fokus menurunkan mobilitas masyarakat. Sehingga tidak ada kegiatan wisata, jam operasional usaha maupun pasar tetap dibatasi serta masyarakat tetap diminta untuk berada di rumah," jelas Nanda.

Sementara itu, kebijakan penerapan PPKM Level 4 di Kabupaten Magelang akan mengikuti Instruksi Bupati (Inbup) nomor 4 Tahun 2021. Nantinya, Inbup tersebut yang akan menjadi rujukan untuk kegiatan yang ada di Kabupaten Magelang.

Sejauh ini, Pemkab menilai bahwa pemberlakuan PPKM Darurat efektif menurunkan angka penularan kasus baru Covid-19 di Kabupaten Magelang. "Sebelum PPKM, angka penularan kasus bisa mencapai 800 per-hari. Selama PPKM, angka kasus penularan turun menjadi 300 per-hari bahkan pernah menyentuh di bawah 200 per-hari," ujarnya.

Atas capaian tersebut, pihaknya pun semakin optimistis pada pemberlakuan PPKM Level 4 hasilnya akan lebih baik lagi. "Kami optimistis PPKM Level 4 ini bisa menekan penularan kasus positif lebih banyak. Masyarakat harus bisa bekerja sama dan bergotong-royong untuk menyukseskannya," tuturnya. 

Perhatikan Kondisi Ekonomi Masyarakat
Terpisah, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Tengah, Sukirman menyambut positif langkah pemerintah memperpanjang PPKM. Keputusan ini dinilai tepat demi menekan angka kasus penularan Covid-19 khususnya di wilayah Jawa dan Bali.

"Saya rasa cukup bijak untuk memperpanjang pembatasan di masyarakat untuk menekan angka penularan kasus Covid-19. Karena dari beberapa daerah termasuk Magelang efisiensi pembatasan sangat terasa sekali. Bahkan, dilaporkan angka penularan kasus juga berangsur mereda," terangnya.

Namun, ia juga mengingatkan agar pemerintah tetap memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat di tengah situasi sulit ini. Ia pun mengusulkan, agar pemerintah membentuk tim yang berfungsi memantau keadaan masyarakat saat berada di rumah selama pembatasan.

Pemantauan tersebut, dimaksudkan supaya tidak ditemukan warga yang kelaparan karena tidak mempunyai uang untuk mengisi perut. "Saya rasa bisa dibuat semacam tim cyber. Di mana, untuk memastikan masyarakat selama pembatasan dalam kondisi yang baik, terutama tidak terjadi kelaparan," urainya.