Breaking News:

Sapa Aruh, Sri Sultan Hamengku Buwono X Janjikan Percepatan Realisasi Bansos Bagi Warga

Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menggelar sapa aruh dan maklumat rakyat pasca pemerintah

Penulis: Yuwantoro Winduajie | Editor: Kurniatul Hidayah
TRIBUNJOGJA/ Yuwantoro Winduajie
Sri Sultan Hamengku Buwono X kembali menggelar sapa aruh di Bangsal Kepatihan, DI Yogyakarta, Rabu (21/7/2021) 

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Gubernur DIY sekaligus Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X menggelar sapa aruh dan maklumat rakyat pasca pemerintah memperpanjang penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Sapa aruh bertajuk Yogya Satu dan Bangkit Bersama ini digelar di Bangsal Kepatihan, DI Yogyakarta, Rabu (21/7/2021) tepat pukul 16.00 WIB.

Dalam pidatonya, Sri Sultan mengungkapkan, keputusan untuk memperpanjang PPKM Darurat merupakan pilihan berat yang harus diambil pemerintah dalam rangka meredam lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi.

Baca juga: Okupansi Terus Melorot, 125 Hotel dan Restoran di DI Yogyakarta Tutup, Pemerintah Siapkan Insentif

Menurut Sri Sultan, pengetatan yang diberlakukan pada PPKM Darurat tak jauh berbeda dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang sempat diterapkan di masa awal pandemi Covid-19.

Namun saat ini kondisinya jauh lebih sulit di mana masyarakat mulai merasa jenuh dan harus terus merasakan dampak pandemi Covid-19 yang juga tak kunjung dapat tertangani.

"Yang membedakan mungkin adalah faktor psikologis masyarakat, berupa kejenuhan yang bagi sebagian besar rakyat kecil dirasakan sudah tak tertahanlan lagi. Karena, sudah melewati batas ketahanan masyarakat," terang Sri Sultan.

Menjelang berakhirnya PPKM Darurat pada 20 Juli 2021 lalu, bahkan muncul adanya usulan untuk menunda PPKM Darurat dan pemberlakuan pelonggaran sementara.

Masyarakat juga menuntut pemberian relaksasi agar dapat terus bernafas di tengah kondisi sulit.

Sri Sultan merasa punya kewajiban untuk menyelamatkan rakyat dengan cara dan pendekatan berbeda. Namun tanpa menciderai tanggung jawab dan kewajibannya kepada Presiden RI dan rakyat Yogya.

"Dalam posisi kedua, dengan dasar pertimbangan keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, saya punya kewajiban menyelamatkan rakyat dengan cara dan pendekatan berbeda, namun tanpa menciderai tanggung-jawab dan kewajiban saya kepada Presiden RI dan Rakyat Yogya," ungkap Sri Sultan.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved