Selain Danais, Pemda DIY Alokasikan Rp 242 Miliar dari APBD untuk Atasi Dampak Covid-19

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Pemda DIY menganggarkan dana sebesar Rp 242 miliar untuk menangani pandemi Covid-19 yang bersumber dari APBD.

Adapun total anggaran APBD DIY sekitar Rp 6 triliun.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DIY, Benny Suharsono mengungkapkan, dana tersebut difokuskan pada tiga kelompok besar.

Baca juga: Tim Wasev Kemenhan RI Tinjau Lokasi TMMD di Kota Yogyakarta

Meliputi penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, serta perlindungan sosial dan kesehatan masyarakat. 

"Karena seperti ini kami melakukan pergeseran anggaran, sudah berproses dan sudah selesai. Ini langkah paling cepat yang bisa kita lakukan," terang Benny.

APBD tahun ini didesain dari pengalaman penanganan pandemi Covid-19 pada tahun 2020 lalu.

Kala itu seluruh pendanaan penanganan bersumber dari Belanja Tak Terduga.

Kali ini penanganan Covid-19 mulai dialokasikan dari APBD DIY.

"Anggarannya ditata secara rutin, ditata sampai Desember," ungkapnya.

Benny menuturkan, selain APBD, Pemda DIY juga memiliki anggaran Belanja Tak Terduga sebesar Rp 54 miliar.

Sumber dana tersebut juga ditujukan untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

Baru-baru ini BTT juga dibelanjakan untuk menambah pasokan oksigen di DIY. 

Seperti diketahui, DIY sempat mengalami kelangkaan oksigen beberapa waktu lalu.

Pemda DIY pun telah berkoordinasi dengan pihak distributor untuk meminta tambahan pasokan oksigen.

Baca juga: Danais Sebesar Rp 340 Miliar Dialokasikan untuk Tangani Dampak Pandemi Covid-19 di DI Yogyakarta

Hingga saat ini, BTT baru terbelanjakan sekitar Rp 5,2 miliar.

"Oksigen kita kerja sama pengadaan oksigen biar cepat. Kita mengadakan kemarin bersama PT Samator dan pengusaha kecil yang bisa menopang kebutuhan oksigen," terangnya.

Selain itu, BTT juga digunakan untuk membiayai pengadaan serta operasional selter isolasi bagi pasien Covid-19 bergejala ringan, operasional Posko Terpadu Penanganan Covid-19, dukungan kesehatan, hingga penegakan hukum untuk penerapan protokol kesehatan. 

"Selter dimulai dan pengadaan terus mengalir, dari 55 selter itu sudah aktif digunakan walaupun belum terisi semua," katanya. (tro)