Tanggapi Unggahan BEM UI, BEM KM UNY Minta Tidak Ada Represi dari Kampus dan Pemerintah

Laporan Reporter Tribun Jogja, Ardhike Indah

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa (BEM KM) Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) meminta pemerintah dan pihak kampus untuk tidak merepresi mahasiswa dari BEM Universitas Indonesia (UI).

Diketahui, beberapa waktu lalu, BEM UI mengeluarkan kritik untuk Presiden Joko Widodo dan mendapat tanggapan cukup serius dari warganet.

BEM UI mengatakan bahwa Jokowi adalah ‘King of Lips Service’. Presiden Jokowi sendiri telah menanggapi bahwa kritik seperti itu adalah bagian dari demokrasi.

Namun, buntut dari unggahan itu, Rektorat UI memanggil sejumlah pengurus BEM UI untuk meminta penjelasan kritikan tersebut. 

Baca juga: Jokowi Santai Tanggapi Kritik Mahasiswa

Terkait pemanggilan pengurus BEM UI, BEM KM UNY menilai itu telah mencederai kebebasan akademik.

“Harusnya, kritik ditanggapi sebagai kritik, bukan ancaman, apalagi dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap unsur pemerintah,” ungkap Ketua BEM KM UNY, Mutawakkil Hidayatullah kepada Tribunjogja.com, Rabu (30/6/2021). 

Dia menjelaskan, jika ada orang yang langsung menggunakan kekuasaannya untuk mengancam kebebasan berpendapat para mahasiswa, maka itu bertolak belakang dengan semangat reformasi.

“Reformasi sudah 23 tahun, tapi kebebasan berpendapat dan berekspresi gini masih rentan diintervensi juga,” ucapnya lagi.

Menurutnya, pemerintah dan rektorat tidak perlu menekan siapapun yang ingin berbicara.

Baca juga: Polda DIY Gandeng FIP UNY Sediakan Juru Bicara Bahasa Isyarat, Dukung Keterbukaan Informasi Publik

Sebab, tidak semua penyelesaian persoalan harus dengan jalur hukum.

Apalagi, kaitannya dengan kritik dan pendapat.

“Maka, kami meminta pemerintah dan birokrasi kampus untuk selalu menjamin perlindungan dan keamanan, kebebasan dalam akademik, berpendapat, dan berekspresi semua elemen sivitas akademika kampus sesuai dengan UUD 1945,” katanya.

Pihak BEM KM UNY mengajak semua elemen masyarakat untuk bersolidaritas untuk tetap memberikan kritik terhadap kinerja Presiden Jokowi dan jajarannya.

Hal ini perlu dilakukan untuk kehidupan di Indonesia yang lebih baik. ( Tribunjogja.com )