Sekjen DPD HIPPI DIY: Kebijakan Penanganan Covid-19 Harus Selaras Dengan Kebangkitan Pariwisata

TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Sekjen DPD HIPPI (Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia) DIY Arya Ariyanto, SE, M.MPar mengatakan bahwa kebangkitan pariwisata tergantung kebijakan pemerintah.

"Kalau pemerintah mengatakan selalu mendukung kebangkitan pariwisata tetapi menerapkan PPKM (Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) itu mustahil," jelasnya saat bincang-bincang dengan Pengurus DPC HIPPI Sleman tentang Pariwisata khususnya Bisnis Kuliner untuk Pariwisata di Masa Pandemi Covid 19, Senin (28/6/2021).

Untuk pariwisata ini, lanjutnya, bergantung erat dengan kebijakan pemerintah.

Ketika pemerintah bisa mengimbangi bagaimana kebijakan itu bisa tetap diperbolehkan untuk pariwisata sembari pelaku pariwisata melaksanakan protokol kesehatan, bisnis dan pariwisata akan tetap jalan.

Baca juga: RS Panembahan Senopati Bantul Menutup IGD untuk Sementara, 9 Pasien Covid-19 Tertahan di IGD

"Karena petugas biro travel sudah paham bagaimana memberlakukan rombongannya. Misalnya bus yang akan dipakai membawa wisatawan biasanya sudah difogging dan disterilkan. Demikian pula jumlah penumpang juga dibatasi, Selanjutnya ketika masuk obyek wisata, akan ke obyek wisata yang sudah ada tindakan prokesnya seperti ada tempat untuk mencuci tangan, dan lain-lain," ungkap Pemilik Pusat Oleh-oleh Bakpia Jogkem ini.

Karena itu prospek bisnis kuliner untuk pariwisata ini tergantung pada pemerintah.

"Kalau kebijakan pemerintah mendukung pariwisata dan tidak mengganggu terhambatnya bisnis pariwisata, bisnis kuliner untuk pariwisata tetap bisa dijalankan," kata Arya.

Tetapi kenyataannya, Arya menegaskan, ketika pemerintah pusat mengatakan PPKM Jawa Bali, semua pariwisata mati.

"Ketika Pak Sultan (Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X) mengatakan lockdown, lalu tempat-tempat pariwisata milik pemerintah seperti Candi Prambanan, dan lain-lain tutup. Hal itu tentu saja bagi kami tidak kondusif. Apa yang dikatakan pemerintah selalu mendukung kebangkitan pariwisata, bagi kami sebagai orang swasta murni itu mustahil," kata Arya menegaskan.

Baca juga: Antisipasi Kenaikan Kasus Positif Covid-19, Pemda Perlu Tambah Shelter

Menurut Arya, pemerintah itu tidak semata-mata membuat kebijakan, karena tidak semudah itu dijalankan.

Dia mengungkapkan yang membuat kebijakan Prokes itu pemerintah, mulai dari memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak. Biarlah orang swasta menjalankan.

"Saya kira semua bisa menjalankan," ujarnya.

Masyarakat seharusnya wajib mentaati peraturan pemerintah tentang prokes sembari melaksanakan aktivitas
pekerjaan.

Dan pemerintah bekerjasama dengan semua termasuk media untuk tidak mengekpos terus-tentang berita Covid-19.

"Karena info Covid-19 akan hilang kalau tidak ada berita," pungkasnya. (Rls)