Penularan Covid-19 di Yogyakarta Dinilai Mengkhawatirkan, Muhammadiyah: Tarik Rem Darurat

TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Muhammadiyah Covid-19 Command Center (MCCC) DI Yogyakarta mendesak pemerintah daerah supaya mengambil langkah tegas dan segera menyikapi lonjakan kasus dalam beberapa pekan belakangan ini.

Wakil Ketua MCCC Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Arif Jamali Muis menandaskan, berdasar data dan fakta, situasi yang terjadi di Yogyakarta kini, jelas tak bisa disepelekan. Bahkan, cenderung sangat mengkhawatirkan.

Baca juga: Peta Sebaran Covid-19 Terbaru di Indonesia Senin 28 Juni 2021, Jakarta Tambah 8.349, DIY Tambah 859

"Kami mohon kebijaksanaan, serta kewelasasihan, supaya mengambil tindakan radikal, komperhensif dan menyeluruh. Tarik rem darurat, agar kondisi tidak makin parah," ujarnya, dalam jumpa pers daring, Senin (28/6/2021).

Ia menilai, kondisi Yogyakarta saat ini tidak sedang baik-baik saja. Hal itu, tercermin dari nyaris penuhnya deretan selter isolasi yang dikelola Muhammadiyah. Mulai dari selter di Gose, UMY, PP Aisyiyah, Unisa, hingga UAD.

"Lima selter yang kami kelola menunjukkan gejala hampir penuh. Bahkan, selter UMY dan Gose sekarang sudah terisi 100 persen. Kemudian, di Unisa, PP Aisyiyah dan UAD, kini keterisiannya di atas 70 persen," tandas Arif.

Berdasar data yang dirilis oleh DInas Kesehatan DIY pada 27 Juni 2021, lanjutnya, ada sebanyak 830 kasus terkonfirmasi positif (kasus harian), sehingga total akumulasi kasus aktif mencapai 15,41 persen (8.917 kasus aktif).

"Dengan positivity rate sebesar 25,46 persen, jauh di atas WHO, serta Bed Occupancy Rate yang totalnya saat ini juga sudah sebesar 85,37 persen," ungkapnya.

Berdasarkan situasi tersebut, pihaknya pun telah berkirim surat pada Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X. Beberapa rekomendasi dilayangkannya, dengan harap penularan Covid-19 di DIY segera mereda.

Baca juga: Satpol PP Klaten Laksanakan Tes Rapid Antigen Acak di Dua Kafe

"Pertama, pembatasan sosial di seluruh DIY. Kita tak peduli namanya. Entah PSBB, atau lockdown sekalipun. Ini untuk menekan penularan. Tekan mobilitas pekerja, WFH-kan seluruh PNS di Yogyakarta," tandas Arif.

"Lalu, menghentikan dan menunda semua kegiatan yang berpotensi menimbulkan kerumunan, tanpa terkecuali, termasuk ritual keagamaan, sekolah tatap muka dan kegiatan pariwisata sekalipun," lanjutnya.

Kepada pemerintah pusat, MCCC pun meminta agar segera mencairkan klaim dari deretan rumah sakit atas penanganan medis yang sudah dilakukan dalam respon pandemi, baik di tahun 2020 silam, maupun tahun 2021 ini.

"Sumber daya berupa cash flow tersebut, dibutuhkan oleh rumah sakit yang ditunjuk sebagai rumah sakit rujukan untuk pelayanan lebih lanjut," pungkasnya. (aka)