Tegas, Presiden Terpilih Iran Ebrahim Raisi Tolak Bertemu Joe Biden

Tegas, Presiden Terpilih Iran Ebrahim Raisi Tolak Bertemu Joe Biden untuk Membicarakan Negosiasi Nuklir

Editor: Hari Susmayanti
MORTEZA FAKHRI NEZHAD / YJC NEWS AGENCY / AFP
Foto selebaran ini dibagikan oleh Klub Jurnalis Muda Iran (YJC) menunjukkan kandidat presiden Iran Ebrahim Raisi, selama debat ketiga yang disiarkan televisi menjelang pemilihan 18 Juni, di studio televisi Negara Iran di Teheran pada 12 Juni 2021. 

TRIBUNJOGJA.COM, TEHERAN - Presiden terpilih Iran, Ebrahim Raisi melakukan konferensi pers pertamanya setelah resmi memenangi pemilu Iran beberapa waktu yang lalu.

Di kesempatan konferensi pers perdananya, Raisi menyinggung soal Amerika Serikat.

Dia menegaskan dirinya menolak bertemu dengan Presiden AS Joe Biden meskipun negara seterunya itu mencabut semua sanksi terhadap negaranya.

Raisi yang merupakan mantan hakim konservatif tersebut mengaku saat ini fokus pemerintahannya adalah memperbaiki hubungan diplomasi dengan negara-negara di teluk.

Selain itu, dalam kesempatan konferensi pers perdananya, Raisi memperingatkan musuh bebuyutan Arab Saudi untuk menghentikan intervensi militer di Yaman.

Raisi yang berusia 60 tahun akan menggeser tokoh reformis, Hassan Rouhani, pada 3 Agustus mendatang.

Sebagaimana perdana menteri saat ini, dia pun memprioritaskan pencabutan sanksi yang melumpuhkan ekonomi, terutama demi pemulihan pasca-pandemi.

"Kami mendukung proses negosiasi yang menjamin kepentingan nasional kami. Amerika sebaiknya segera kembali ke Perjanjian Nuklir 2015 dan memenuhi komitmennya sesuai isi kesepakatan,” kata Raisi yang termasuk ke dalam daftar pejabat Iran yang dikenakan sanksi AS.

Baca juga: Mengenal Sosok Ebrahim Raisi, Presiden Terpilih Iran Pengganti Hassan Rouhani

Baca juga: Begini Taktik Kapal Hantu Iran Jual Minyak dari Pasar Gelap ke China, Manipulasi Data GPS

Sejak April silam, kedua negara secara tidak langsung menegosiasikan perjanjian nuklir di Wina, Austria, bersama dengan Uni Eropa, Rusia dan China.

Raisi mengatakan kebijakan luar negeri Iran tidak akan bergantung pada Perjanjian Nuklir 2015

Namun dia mendesak bahwa "semua sanksi AS harus dicabut dan diverifikasi oleh Teheran.”

Kekuasaan di tangan Khamene

Untuk menggandakan tekanan, Iran secara perlahan melanggar batasan pemerkayaan uranium sesuai perjanjian.

Batasan itu didesain untuk mencegah Iran mengembangkan senjata nuklir.

Teheran sebaliknya bersikeras program atomnya murni untuk keperluan sipil, bukan militer.

Pejabat Iran mengatakan kemenangan Raisi tidak akan mempengaruhi posisi Iran di meja negosasi. 

Adalah Ayatollah Ali Khamenei yang menentukan semua kebijakan penting, bukan perdana menteri atau parlemen.

Ketika ditanya apakah dia bersedia menemui Presiden AS Joe Biden jika semua sanksi dicabut, Raisi menjawab singkat, "tidak!

Sejak era Presiden Donald Trump, Washington berusaha mengamandemen isi perjanjian untuk meredam intervensi militer Iran di Timur Tengah.

Tuntutan tersebut sempat digaungkan kembali oleh Biden, menyusul lobi politik negara-negara Arab yang melihat kebijakan Iran "mendestabilkan” kawasan.

Serupa Khamenei, Raisi menegaskan "aktivitas regional dan program peluru kendali balistik milik Iran” tidak bisa ditawar atau dinegosiasikan.

"Mereka (AS) tidak menaati perjanjian yang sudah dibuat. Bagaimana mereka mau memasuki diskusi baru?” tukas Raisi.

Saat ini Iran dikabarkan tengah berunding dengan Arab Saudi untuk meredakan ketegangan di antara kedua negara.

Menurut Raisi, dia akan menyambut normalisasi diplomasi dengan Riyadh.

"Pembukaan kedutaan besar Arab Saudi di Teheran bukan masalah bagi Iran,” kata dia.

Artikel ini sudah tayang di kompas.com di link ini

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
Komentar

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved