Kasus Covid Naik, Raja Keraton Yogyakarta Ingatkan Warga untuk 'Eling lan Waspodo'

TRIBUNJOGJA.COM - Kasus Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mengalami kenaikan signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan pada hari Selasa (22/6/2021) terjadi penambahan sebanyak 675 kasus positif. Angka ini meningkat dari dua hari sebelumnya yakni penambahan sebanyak 665 kasus pada Minggu (20/6/2021) serta penambahan sebanyak 662 kasus pada Senin (21/6/2021).

Menyikapi adanya lonjakan kasus covid tersebut, Raja Keraton Yogyakarta, Sri Sultan HB X menggelar Sapa Aruh untuk menyampaikan pesan khusus kepada warga.

Mengusung tema Jogja Eling lan Waspodo, Wilujeng Nir Ing Sambikala ( Ingat dan Waspada, selamat dari segala rintangan, marabahaya, atau malapetaka)

Pada intinya Sultan berharap agar pandemi di DIY ini bisa dilalui bersama dan masyarakat dapat menjadi subjek kebijakan sehingga dapat berperan aktif mencegah penyebaran Covid19 di DIY.

Masyarakat perlu menjadi subjek dalam sebuah kebijakan karena sebaik dan sekuat apapun regulasi bisa menjadi tak berarti apabila kebijakan itu diabaikan dan tidak dilaksanakan dengan kerelaan warga.

"Kita harus Lilo lan Legowo (rela dan Ikhlas) dengan menyadari sedikit kelengahan dapat memperparah dampak pageblug ini," ungkap Sri Sultan dalam pidatonya.

Sultan pun menyinggung wacana karantina wilayah atau lockdown yang dulu sempat dilontarkannya.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat diberlakukan, sebagai upaya terakhir dalam mencegah meluasnya pandemi di DIY.

Perlu Memperketat PPKM Mikro

Menurut Sri Sultan, perkembangan Covid-19 di Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong genting.

Dalam sehari terdapat kenaikan kasus positif mencapai lebih dari 600 kasus, lalu ada kenaikan tingkat keterpakaian ranjang rumah sakit yang signifikan.

Kemudian juga muncul berbagai klaster sebagai akibat kegiatan sosial masyarakat.

Baca juga: Lockdown Daerah Istimewa Yogyakarta Batal, Pakar Epidemiolog UGM Sarankan Ini

Kondisi itu dapat semakin parah jika implementasi PPKM mikro tidak berjalan dengan baik.

"Berdasarkan pada fakta-fakta di atas, saya menekankan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk benar-benar memberlakukan kebijakan PPKM Mikro secara lebih ketat," tutur Sri Sultan.

Di antaranya dengan melakukan pembatasan berskala mikro.