Upayakan Keterbukaan Informasi Publik, Pemkot Magelang Jalin Kerja Sama dengan Pattiro

Pemkot Magelang menandatangani MoU kerjasama terkait keterbukaan informasi publik dengan Pattiro

dok.istimewa
Wali Kota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz, dengan perwakilan Pattiro menandatangai MoU kerja sama keterbukaan informasi publik, Selasa (22/06/2021) 

Laporan Reporter Tribun Jogja, Nanda Sagita Ginting

TRIBUNJOGJA.COM, MAGELANG - Pemerintah Kota (Pemkot) Magelang melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominsta) memastikan upaya percepatan tindak lanjut keterbukaan informasi publik melalui website dan kanal pengaduan masyarakat terus dilakukan.

Hal ini ditindaklanjuti dengan penandatanganan kerjasama Pemkot Magelang dengan Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Semarang di Aula Adipura Kencana, kompleks Kantor Wali Kota Magelang, Selasa (22/06/2021).

Pattiro merupakan lembaga yang berfokus pada isu pelayanan publik dan keterbukaan informasi publik.

Dalam acara itu, turut hadir Wakil Wali Kota Magelang M Mansyur, Sekretaris Daerah Joko Budiyono, perwakilan Pattiro Semarang dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) beserta jajarannya.

Dalam paparannya, Rosihan Widi Nugroho perwakilan dari Pattiro mengatakan, pihaknya telah melakukan riset guna menilai layanan informasi publik yang diberikan oleh OPD di Kota Magelang.

Riset ini untuk menemukan rekomendasi perbaikan atas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

"Oleh karena itu, akan dilakukan pengoptimalan layanan keterbukaan informasi publik untuk menjadikan Kota Magelang sebagai Kota Informatif," terangnya dalam keterangan resmi, Selasa (22/06/2021).

Adapun ruang lingkup kesepakatan bersama bernomor 001/E/KSB/BP-LPPS/IV/2021 itu antaranya aksi penguatan pelayanan publik yang meliputi mendorong keterbukaan informasi publik dan peningkatan pengawsan masyarakat melalui "Monggo Lapor".

Kemudian, ruang lingkup pemanfaatan sumber daya dan fasilitasi Pemkot Magelang dan Pattiro secara sinergi dalam batas-batas kemampuan sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

Selanjutnya bidang-bidang lain yang disepakati oleh kedua pihak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Wali Kota Magelang, dr Muchamad Nur Aziz, mengatakan selain melalui kecepatan dalam menanggapi laporan warga yang masuk, perlu adanya kekompakan antar OPD agar masalah- masalah yang terjadi di lapangan cepat teratasi.

Ia juga meminta Kepala OPD untuk terus mengevaluasi laporan yang masuk ke kanal aduan yang disediakan, serta menunjuk personil sebagai pengelola laporan masyarakat.

“Apa yang memang diharapkan masyarakat tentang apa kurangnya dari OPD terkait untuk segera ditindaklanjuti, dan harus bersinergi dari bawah sampai ke Kepala OPD-nya,” ucapnya.

Dengan adanya kerjasama ini, Ia berharap penanganan aduan dan keterbukaan informasi publik akan berjalan lebih cepat dan lancar, sehingga ada kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah.

Serta menegaskan untuk langsung menjalankan kegiatan dan bekerja cepat setelah penandatangana kerjasama ini dilakukan.

“Dengan adanya kerjasama ini saya harap laporan warga bisa ditanggapi dengan cepat, sehingga antara harapan yang di masyarakat dengan pemerintah bisa saling sinergi. Yang penting dalam hal ini kita tidak saling menyalahkan kenapa lambat, yang penting ada kesebaran,”urainya. (*)

Sumber: Tribun Jogja
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved