Breaking News:

Headline

Perusahaan Otobus Berjalan Lambat Ditekan Pandemi, Pengusaha Kembalikan Bus ke Leasing

IPOMI menilai, kondisi angkutan transportasi darat tak jauh berbeda transportasi lain karena terdampak pandemi covid-19.

Penulis: Santo Ari | Editor: Agus Wahyu
Perusahaan Otobus Berjalan Lambat Ditekan Pandemi, Pengusaha Kembalikan Bus ke Leasing
TRIBUNJOGJA/YIDHA KRISTIAWAN
Sejumlah anggota Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI).

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Ketua Umum Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia (IPOMI) Kurnia Lesani Adnan menyebutkan kondisi para Pengusaha Otobus (PO) yang melayani angkutan bus Antarkota Antarprovinsi (AKAP) dan Antarkota dalam Provinsi (AKDP) mengalami kesulitan dalam hal okupansi dan pendapatan.

"Situasi saat ini untuk para pengusaha bus belum membaik, bahkan beberapa PO sudah ada yang mengembalikan armada mereka karena kesulitan membayar angsuran bus yang dimiliki," ucap Lesani saat dihubungi Tribun, Selasa (15/6/2021).

Ia menyebutkan, para pengusaha bus lebih memilih mengembalikan armada mereka dibandingkan harus merugi karena harus membayar sewa sedangkan pendapatan masih belum membaik. "Kondisinya saat ini, para pengusaha mencari segala cara untuk dapat menutupi biaya operasional yang ada seperti membayar gaji para sopir dan karyawan," kata Lesani.

Maka dari itu, lanjut Lesani, perlu adanya bantuan dari pemerintah bukan soal stimulus kucuran dana tapi para PO bus ini butuh relaksasi pembayaran kredit armada mereka, khususnya yang melalui leasing atau lembaga non-bank. "Jika terus sepertinya, bukan tidak mungkin para pengusaha bus ini terpaksa untuk berhenti beroperasi dan memulangkan armada mereka kepada leasing karena sulit mendapatkan penumpang," ujar Lesani.

Menanggapi adanya program work from Bali (WFB) oleh pemerintah, Lesani menilai tidak akan berdampak luas terhadap layanan bus AKAP atau AKDP. Ia menilai, kebijakan tersebut bukan mendorong pergerakan orang untuk berwisata tetapi untuk menetap.

Lesani menilai, angkutan darat ini tidak seperti angkutan udara yang jangka waktu perjalanannya lebih sebentar maka dari itu butuh pergerakan orang. "Sektor transportasi butuh pergerakan orang untuk bisa bertahan dan hidup di tengah pandemi Covid-19. Mungkin untuk angkutan udara kebijakan ini dapat berdampak, tetapi angkutan darat belum tentu," ujar Lesani.

Pajak
Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY berharap pemerintah memberikan bantuan kepada pengusaha transportasi, semisal dengan penghapusan atau pemotongan pajak kendaraan bermotor. Hal ini lantaran pandemi berdampak pada terpuruknya pelaku bisnis transportasi.

Ketua DPD Organda DIY V, Hantoro menyampaikan hingga saat ini kondisi perusahaan angkutan darat belum pulih karena terdampak pandemi. Menurutnya, pengusaha transportasi sama sekali belum mendapatkan stimulus sejak awal pandemu. Keluhan yang dirasakan pengusaha transportasi pun semakin terasa setelah pemerintah melarang kegiatan mudik.

Hantoro pun berharap pemerintah dapat memberikan bantuan berupa penghapusan ataupun pemotongan pajak kendaraan. Pihaknya sangat menunggu adanya bantuan tersebut.

Ia menyatakan, stimulus dari pemerintah dapat sedikit membantu agar industri bisnis transportasi dapat kembali beroperasi dan bekerja. Menurutnya, sejauh ini Organda DIY belum mendapatkan keringanan atau stimulus sehingga ke depan pihaknya sangat berharap ada penghapusan PKB.

"Jika keringanan tersebut dapat digulirkan berupa penghapusan PKB, anggota kami tentunya akan menertibkan administrasinya. Soalnya, untuk menertibkan administrasi saja, kami sulit bergerak saat ini," tandasnya.

Adapun Pemerintah DIY telah mengeluarkan kebijakan tentang pemutihan denda pajak kendaraan bermotor yang akan berakhir akhir Juni ini. Warga Yogyakarta yang terlambat membayar pajak kendaraan, dapat membayarkan pajak kendaraannya tanpa dikenai sanksi administrasi. (Tribun Network/har/wly/nto)

Selengkapnya baca Tribun Jogja edisi Rabu (16 Juni 2021) halaman 03.

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved