Breaking News:

Penetapan Tersangka Dianggap Tak Sah Kasus Dugaan Pengedaran Jamu Pegal Linu Berbahan Kimia

PN Wates melanjutkan lagi sidang gugatan praperadilan untuk kasus dugaan pengedaran jamu pegal linu berbahan kimia, Rabu (9/6/2021).

internet
Logo BPJS Kesehatan 

TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO RIBUN - Pengadilan Negeri (PN) Wates melanjutkan lagi sidang gugatan praperadilan untuk kasus dugaan pengedaran jamu pegal linu berbahan kimia, Rabu (9/6/2021).
Agendanya adalah pembacaan replik dari pihak K, warga Bantul yang jadi pemohon gugatan sekaligus tersangka dalam kasus tersebut. Adapun pihak termohon adalah Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Yogyakarta

Kuasa hukum tersangka, Abdus Salam menyampaikan penetapan status tersangka kepada kliennya tidak sah. Penyidik BBPOM mengenakan dua alat bukti dengan merujuk pada ketentuan pasal 196 dan 197 Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Adapun salah satu unsur yang harus dibuktikan penyidik BBPOM terkait kesengajaan sesuai pasal itu lebih kepada produsen, bukan pengedar atau penyuplai seperti kliennya.

Demikian juga penyitaan barang bukti 25 dus jamu menurutnya tidak sah. Mekanisme dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengharuskan adanya berita acara bertanda tangan pihak yang disita, termasuk pemohon dalam praperadilan ini. Namun demikian, tidak pernah ada tanda tangan tersebut.
"Sehingga, di sini menjadi suatu persoalan yang memang harus dilakukan upaya hukum praperadilan, sebagai salah satu upaya kita komplain terhadap proses pemeriksaan," ucap Abdus seusai, Rabu (9/6/2021).

Abdus melanjutkan, sebetulnya yang harus dilakukan oleh penyidik adalah memastikan unsur pengetahuan. Menurut dia, kliennya belum lama menjual jamu tersebut, setelah mendapat kepastian dari pihak produsen bahwa izin edarnya asli, di mana terdapat label izin edar POM TR.143 676 881 pada kemasannya.

“Kalau penyuplai kan tinggal mengedarkan saja. Masalah izinnya asli atau palsu, yang bisa mengkonfirmasi instansi yang mengeluarkan ijin tersebut. Persoalannya sekarang, penyidik BBPOM menetapkan K sebagai tersangka tanpa memeriksa produsen," jelasnya.

Kuasa Hukum BBPOM, Fahmi Reza tak banyak berkomentar atas replik gugatan praperadilan itu. "Ya kita lihat saja proses selanjutnya sampai nanti persidangan selesai. Kamis (10/6) besok masih ada tahap duplik dan pembuktian kedua pihak. Kita lihat saja nanti," ucapnya.

Kasus ini bermula ketika K mengedarkan jamu itu kepada pedagang di Kokap, Kulon Progo, kemudian ditangkap BBPOM. Hasil pemeriksaan BBPOM, jamu tersebut terlarang karena mengandung obat kimia keras, yakni Paracetamol dan Dexamethasone. (scp)

Selengkapnya baca Tribun Jogja edisi Kamis (10 Juni 2021) halaman 94.

Penulis: Sri Cahyani Putri
Editor: Agus Wahyu
Sumber: Tribun Jogja
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved