Sleman
Viral Curhat Wisatawan Soal Wajib Sewa Jip ke Petilasan Mbah Maridjan, Ini Kata Pegiat Jip Merapi
Viral Curhat Wisatawan Soal Wajib Sewa Jip ke Petilasan Mbah Maridjan, Ini Kata Pegiat Jip Merapi
Penulis: Ahmad Syarifudin | Editor: Hari Susmayanti
TRIBUNJOGJA.COM, SLEMAN - Di media sosial, keluhan wisatawan soal destinasi wisata yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta kembali ramai diperbincangkan.
Setelah sebelumnya, soal harga pecel lele di Malioboro, kali ini, yang lagi hangat adalah soal sewa jip di petilasan Mbah Maridjan, di Cangkringan, Kabupaten Sleman.
Netizen dengan nama Iqbal Basyari mempertanyakan di salah satu grup FB, karena tidak dibolehkan menuju Petilasan Mbah Maridjan dengan kendaraan pribadi.
Ia disetop dan harus memarkir kendaraan di Umbulharjo.
Kemudian diminta melanjutkan perjalanan dengan menyewa Jip atau motor dengan alasan jalan rusak.
Padahal, pengamatan dirinya jalan di sama sudah cukup baik dan bisa dilewati.
Karena tidak ingin berdebat, ia terpaksa tidak melanjutkan perjalanan, dan putar balik.
Menanggapi hal itu, Ketua Asosiasi Jip Wisata Lereng Merapi Wilayah Timur, Bambang Sugeng mengungkapkan, keluhan wisatawan di media sosial ini menjadi permasalahan yang terus berulang kesekian kali.
Ia meluruskan, pihak Jip sebenarnya tidak ada hubungannya dengan hal itu.
Sebab, kata dia, yang terjadi di sana adalah oknum. Ada sekelompok orang yang membuat lahan parkir pribadi dan menyetop wisatawan untuk parkir di sana.
Pihaknya mengaku justru dirugikan. Sebab, dinarasikan harus naik Jip.
Padahal pengelola Jip sendiri tidak membuka rute khusus ke petilasan Mbah Maridjan. Bahkan, sejak empat tahun silam, Bambang mengaku sudah berfikir kegiatan penyetopan wisatawan untuk parkir ini akan "membunuh" perlahan destinasi wisata petilasan Mbah Maridjan, maupun wisata lainnya yang ada di Kepuharjo dan Umbulharjo.
"Ini sudah permasalahan kesekian kali. Itu dilakukan oleh oknum. Intinya, pihak jip tidak berkaitan dengan hal itu. Jip lepas dari semua itu. Jadi, tidak ada hubungannya," kata dia, dihubungi Senin (31/5/2021)
Menurutnya, kegiatan penyetopan wisatawan untuk parkir dan melanjutkan perjalanan dengan jasa ojek ataupun Jip ini terus berulang.
Sebab, setiap berhasil menawarkan Jip, oknum tersebut otomatis akan mendapatkan Fee. Pegiat Jip sendiri, diakui Bambang sudah tidak nyaman dengan permasalahan ini.
Sebab, kata dia, asosiasi Jip tidak pernah membuka trip dengan rute dari titik parkir ke petilasan Mbah Maridjan.
Baca juga: Forpi Kota Yogyakarta Dorong Jukir Nuthuk Parkir Rp20 Ribu di Sekitar Titik Nol KM Diproses Hukum
Baca juga: Dipanggil Satpol PP Kota Yogya, Ini Klarifikasi Pedagang di Jalan Perwakilan Soal Harga Pecel Lele
Trip yang selalu ditawarkan pihak Jip ke wisatawan adalah menjelajah sejumlah destinasi.
Misalnya, ke stonehenge, museum mini sisa hartaku, wisata lava Merapi dan batu alien, bahkan bunker hingga petilasan Mbah maridjan.
"Tapi kalau trip spesial khusus ke petilasan Mbah Maridjan saja, itu enggak ada," ujar dia.
Bambang mengungkapkan, jalan menuju tempat petilasan Mbah Maridjan adalah jalan yang sudah dibuka untuk umum.
Apabila wisatawan mau naik menggunakan kendaraan pribadi sebetulnya tidak apa-apa.
Karenanya, untuk mengurai polemik ini, dalam waktu dekat, menurutnya, akan ada tindak lanjut penyelesaian dari pihak-pihak terkait maupun Pemerintah Kabupaten Sleman.
"Ini butuh duduk bareng. Akan ada forkompinda menindaklanjuti bersama dengan pihak terkait," ujar dia.
Unggahan netizen yang mempertanyakan soal wajib sewa jip ke petilasan Mbah Maridjan ini viral.
Bahkan, Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo, sempat ikut memberikan komentar setelah postingan diunggah juga oleh @merapi_uncover. Sri Purnomo mengaku akan melakukan pemeriksaan dan tindak lanjut, dengan penyelesaian masalah.
"Semoga kawasan wisata Merapi tetap nyaman untuk berwisata," tulisnya.
Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Pariwisata Sleman, Suci Iriani Sinuraya mengungkapkan, pihaknya sedang menelusuri soal kejadian yang viral di destinasi wisata tersebut.
Rapat koordinasi dengan lintas pihak menurutnya akan segera dilakukan. "Kami akan adakan rapat koordinasi lintas pihak, terkait dengan tindak lanjut hal ini ke depannya," kata dia.(Tribunjogja/Ahmad Syarifudin)