Breaking News:

Pungutan Baru untuk Si Super Kaya

Pemerintah Berencana Tetapkan Lapis Baru Tarif PPH OP 35 Persen

Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati akan menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar 35%.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Ilustrasi 

TRIBUNJOGJA.COM, JAKARTA - Pemerintah dikabarkan akan menggenjot setoran pajak dari masyarakat kalangan super kaya lewat penambahan satu lapis golongan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak paling tinggi.
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pihaknya berencana akan menetapkan tarif pajak penghasilan (PPh) orang pribadi sebesar 35%.

Tarif itu ditujukan untuk orang berpenghasilan di atas Rp5 miliar per tahun. Menkeu menekankan lapisan pajak baru tersebut bertujuan untuk menyasar orang kaya raya atau high wealth individual (HWI). Menurutnya, meski ada pandemi virus corona, masyarakat dengan kelas ekonomi tersebut tidak begitu terdampak.

“Itu hanya sedikit sekali orang yang masuk di kelompok ini, mayoritas masyarakat di Indonesia tidak banyak berubah, baik dari sisi bracket maupun tarifnya,” kata Menkeu Sri Mulyani saat Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR RI, Senin (24/5/2021).

Adapun aturan PPh OP tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pasal 17 UU menetapkan ada empat lapisan tarif pajak orang pribadi berdasarkan penghasilan per tahun.

Pertama, penghasilan kena pajak sampai dengan Rp50 juta dalam satu tahun dengan banderol PPh sebesar 5%. Kedua, di atas Rp50 juta sampai dengan Rp250 juta sebesar 15%. Ketiga, di atas Rp250 juta hingga Rp500 juta dikenakan tarif PPh 25%. Keempat, penghasilan kena pajak di atas Rp500 juta tarif pajak penghasilan orang pribadi senilai 30%.

Setali tiga uang, untuk penghasilan Rp500 juta hingga Rp5 miliar per tahun bakal dibanderol tarif 30%. Kemudian, Kemenkeu akan menambah satu lapisan untuk penghasilan di atas Rp5 miliar per tahun sebesar 35%.

Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) DKI Jakarta, Sarman Simanjorang meminta pemerintah mempertimbangkan rencana itu secara hati-hati, matang, dan cermat. Menurutnya, harus dilihat terlebih dahulu apakah Indonesia sudah layak dikenakan pajak sebesar 35%, serta data warga berpenghasilan di atas Rp5 miliar per tahun.

Pemerintah juga perlu melihat apakah kebijakan ini bisa signifikan menaikkan pendapatan negara. "Menurut hemat kami, momentumnya harus tepat sehingga efektivitasnya dapat dirasakan oleh pemerintah, dan pelaku usaha tidak terbebani dengan kewajiban membayar pajak. Di satu sisi kondisi ekonomi kita masih posisi resesi," ujar Sarman.

Relevan
Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam menilai, rencana penyesuaian kebijakan PPh OP, khususnya penambahan layer PPh baru dengan tarif yang lebih tinggi, sebenarnya merupakan sesuatu yang positif. Sebab, di tengah tekanan penerimaan pajak akibat pandemi Covid-19, beberapa organisasi internasional seperti Organization for Economics Co-operation and Development (OECD) dan Asian Development Bank (ADB) telah merekomendasikan pengenaan pajak bagi masyarakat kelompok kaya.

“Pada 2020, beberapa negara juga melakukan reformasi pajak melalui peningkatan tarif PPh OP seperti Korea Selatan, Spanyol, dan sebagainya,” ungkapnya.

Bagi Indonesia, ide ini juga terbilang relevan mengingat hingga sekarang penerimaan PPh OP belum sepenuhnya optimal. Kebijakan pajak yang menyasar kalangan orang super kaya juga pada dasarnya bertujuan mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun begitu, perlu juga diperhatikan bahwa besar kemungkinan penghasilan orang-orang kaya bersumber dari penghasilan pasif yang notabene bersifat final.

“Pemungutan pajak atas kelompok super kaya juga bisa mempertimbangkan skema lain seperti pajak berbasis kekayaan, pajak warisan, dan sebagainya,” terang Darussalam. (*)

Editor: Agus Wahyu
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved